WELCOME TO MY PAGE

19 September, 2008

Klaim Sejarah Yang Keliru!

Klaim Majapahit

Kerajaan Majapahit (1293 - 1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).



Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip- prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.

Klaim Tidore dan Ternate


........Baca Selengkapnya


Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.

Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia Bagian Timur", maka Papua merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal Papua. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua Barat adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.

Adanya raja-raja di Papua bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja. Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua.

Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan loncatan penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg.

Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerin- tahan atas teritorial Papua Barat.

Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu didalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore. Dari rangkaian beberapa bahan yang disodorkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat.

Klaim Hindia Belanda
Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di Papua Barat dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang residen.

Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil. Jadi, tidak termasuk Papua. Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diprok- lamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik pada jaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan Papua ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa Papua tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.
Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua hanya 64 tahun (1898 - 1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua ke dalam PBB.
READ MORE - Klaim Sejarah Yang Keliru!

III. Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP

Dalam setiap perjuangan politik gerakan rakyat tertindas dimanapun, baik gerakan buruh, gerakan tani, gerakan masyarakat adat serta gerakan mahasiswa diperlukan adanya sebuah landasan Strategi dan Taktik Perjuangan untuk mencapai tujuan atau misi perjuangan dari organisasi bersangkutan.

Dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, diperlukan pembacaan yang ilmiah dan obyektif terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat, proses perjuangan politik yang telah dilakukan sampai pada kajian historis mengenai perkembangan ekonomi-politik dunia yang turut merubah struktur kelas, eskplotasi kapitalisme, nilai-nilai demokrasi, kemiskinan yang disebabkan oleh struktur kelas di massa-rakyat, proses ketidakadilan yang terjadi sampai pada penindasan secara sistematis dan terstruktur secara rapi oleh Kapitalisme – Imperialisme perlu mendapat porsi analisis organisasi bagi keperluan peletakan landasan Strategi dan Taktik Perjuangan dalam meradikalisasi gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat secara massif dan lebih kualitatif menuju sebuah kemenangan sejati rakyat Papua Barat dari belenggu Kapitalisme – Imperialisme dan dari cengkeraman Neo-Kolonialis Indonesia.


Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat saat ini merupakan bagian dari perlawanan rakyat tertindas diseluruh dunia yang sedang melakukan perlawanan yang sama terhadap segala bentuk angkara murka dan kelicikan kemanusiaan yang diperankan secara ganda oleh nilai-nilai kapitalistik yang sedang berkembang saat ini, selain itu watak perlawanan revolusioner rakyat Papua Barat dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat memiliki semangat yang sama dengan Gerakan Buruh, Gerakan Tani dan Gerakan Mahasiswa yang memiliki watak perjuangan progresif – revolusioner, tidak saja di Papua Barat dan Indonesia tapi juga menembus batas negara dan benua lain sebagai bentuk persatuan perjuangan rakyat tertindas semesta.

Sebagai bagian dari proses sejarah dalam perjuangan revolusioner Papua Barat maupun dunia, Aliansi Mahasiswa Papua sejak awal harus mempersiapkan langkah-langkah strategis dan taktis dalam melakukan perjuangan politik di Papua Barat, Indonesia maupun ditengah-tengah masyarakat Internasional berdasarkan semangat perlawanan rakyat dunia ketiga (termasuk gerakan dunia keempat) yang sedang berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan oleh Imperialisme-Kapitalisme global. Inilah landasan Strategi dan Taktik Perjuangan yang harus dimatrialkan oleh kader-kader AMP dalam bentuk pendidikan politik, pengorganisiran, kaderisasi dan pengembangan basis organisasi pelopor ditengah massa-rakyat Papua Barat. Muara akhir dari segala proses politik tersebut akan terlihat dalam bentuk aksi-aksi massa revolusioner massa-rakyat Papua Barat yang telah tersadarkan secara politik dan memahami ideologi politik yang kita perjuangkan.

Inilah metode praktis dari Strategi dan Taktik Perjuangan AMP yang harus dipahami oleh setiap kader AMP guna melakukan kerja-kerja politik atas dalam rangka kampanye perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, baik di Tanah Air Papua Barat, Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional dan juga dalam melakukan kerja-kerja politik bawah dalam makna pendidikan politik, pengorganisiran, kaderisasi dan pengembangan basis atau kantong-kantong revolusioner disetiap sudut Tanah Papua Barat.

Metode praksis dari Strategi dan Taktik Perjuangan AMP semacam ini akan pula membantu memetakan secara baik siapa kawan yang dapat diajak dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat secara strategis maupun siapa kawan yang dapat diajak dalam perjuangan yang sama namun dalam makna taktis, baik di Papua Barat maupun di Indonesia serta juga dengan masyarakat Internasional, terutama gerakan rakyat dunia ketiga dan keempat. Semoga saja!

Berikut ini adalah garis-garis besar Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi yang akan menjadi acuan bagi pembentukan Platform serta Program Kerja organisasi kita.

Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan AMP diatur berdasarkan pembacaan situasi obyektif politik, baik situasi politik di Tanah Papua, Indonesia, maupun Internasional. Pada setiap periodisasi program kerja organisasi, landasan Stratak dapat diubah berdasarkan kebutuhan politik organisasi. Tetapi landasan stratak yang utama tidak dapat dirubah sebelum adanya perubahan politik bagi Papua Barat.

Berikut adalah Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan AMP:

a.Landasan Perlawanan Terhadap Neo-Kolonialisme Indonesia

Sejarah “integrasi” Papua Barat kedalam NKRI merupakan sebuah proses sejarah yang direkayasa oleh negara-negara imperialis, yaitu Amerika, Belanda dan Indonesia. Masuknya Pemerintahan Neo-Kolonialis Indonesia di Papua Barat sejak tanggal 1 Mei 1962 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat pada tanggal 14 Juli – Agustus 1969 tidak diatur sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi yang berlaku secara universal. Walaupun telah diatur dalam New York Agreement tentang “hak menentukan nasib sendiri” tetapi dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut dilanggar oleh Indonesia dengan membentuk Dewan Musyarah Pepera (DMP) yang tidak mengakui right to self determination dan DMP didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Belanda. Inilah yang melandasi semangat perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat saat ini.
Sejarah juga mencatat tentang Kongres Rakyat Papua ke-1, dalam Kongres Dewan Rakyat Papua (Nieuw Guinea Raad) pada tanggal 1 Desember 1961 telah dihasilkan sejumlah resolusi penting, yaitu Pembentukan Papua Barat sebagai Negara Merdeka dengan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara, West Papua (Papua Barat) sebagai nama Negara, Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan Burung Mambruk sebagai Lambang Negara.

Dengan demikian, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mempunyai tanggung jawab sejarah untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut. Inilah yang diatur oleh organisasi kita dalam Landasan Perlawanan Terhadap Neo-Kolonialisme Indonesia, dengan Platform Dasar sebagai berikut:
· Tuntutan Politik Kita, Segera Lakukan Review atau Peninjauh Kembali Pelaksanaan “Penentuan Pendapat Rakyat / PEPERA” 1969, sebab pelaksanaan PEPERA 1969 Tidak Depokratis dan Tidak Mengunakan Ketentuan New York Agreement yang Mengatur tentang Acr of Free Choisce.
· Tuntutan Politik Kita untuk Segera Lakukan Penentuan Pendapat ( PEPERA) Ulang atau REFERENDUM yang sesuai dengan Mekanisme secara universal dengan dua opsi yaitu : Tetap bergabungan dengan Indonesia (NKRI) atau Berdiri Sendiri/Merdeka
· Pelurusan Sejarah Papua Barat Secara Ilmiah Kepada Akademisi Indonesia, Aktivis Pro Demokrasi Indonesia dan Kepada Rakyat Indonesia.
Landasa Tanpa bermaksud mengurangi makna persperktif ilmiah dari ilmu sosial lain, kajian historis Indonesia dan Papua Barat keduanya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tapi kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang sejarah manusia.

Pertama:
Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Di Biak, hingga tahun 1960an orang masih mengenal Kankain Karkara sebagai lembaga legeslatif yang dibentuk secara demokratis. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua:
Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia di Biak dan sekitarnya untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga:
Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat:
Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Maroke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI, bersama kawan-kawannya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia.

Kelima:
Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) dikota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.

Keenam:
Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh:
Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan:
Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri.

Kesembilan:
Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Papua Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.
READ MORE - III. Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP

Struktur Nilai (Budaya)

Struktur Nilai (Budaya)

Perampasan Hak-hak Ulayat Masyarakat Adat

Yang menjadi basis Revolusioner Papua saat ini adalah Masyarakat Adat Papua. Memang ada kekuatan revolusioner lain perlu dipersatukan juga dalam gerak revolusi Papua, yaitu kaum buruh, tani, kaum miskin kota dan para pemuda termasuk mahasiswa.

Dengan demikian, sebagai pelopor dalam revolusi social di Papua, penggorganisiran Masyarakat Adat secara konsisten dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh organisasi Gerakan Mahasiswa Papua, terutama AMP, terhadap basis utama penggerak perubahan tersebut.

Proses ketidakadilan social yang terjadi pada massa-rakyat Papua dalam hal perampasan hak-hak ulayat mereka telah menjadi suatu tindakan yang sangat procedural dan disahkan oleh neo-kolonialis Indonesia melalui berbagai mekanisme hukum yang sangat tidak berpihak kepada rakyat Papua. Perampasan hak ulayat masyarakat Adat di Papua bahkan sudah menjadi kebiasaan yang direproduksi terus menerus oleh kaum penjajah.

Peminggiran Masyarakat Adat dari hak-hak ulayatnya, penguasaan sepihak sumber-sumber ekonomi rakyat Adat, masuknya kaum transmigran secara paksa oleh penjajah diwilayah suku-suku Papua tanpa ganti rugi, penghilangan nilai-nilai kearifan tradisional, pelintasan batas (pelarian politik) yang terus meningkat setelah masuknya neo-kolonialis Indonesia ke Papua oleh rakyat didesa-desa Papua dan berbagai persoalan social-politik lainnya yang terjadi terhadap masyarakat adat Papua adalah merupakan rutinitas kehidupan yang terpaksa harus dijalani ditengah situasi represi TNI sebagai anjing penjaga modal para pemilik modal (para kapitalis), baik modal asing maupun modal Indonesia, ditengah-tengah rakyat Papua yang mayoritas adalah Masyarakat Adat.

Delapan puluh persen rakyat Papua berbasis di desa-desa Papua. Bagian terbesar dari penduduk desa adalah Masyarakat Adat yang menjalani kehidupan kolektif sebagai bagian dari interaksi social diantara mereka. Tradisi kolektivisme menjadi bagian hidup dari Masyarakat Adat Papua tersebut dan tradisi itu hari ini menjadi satu kebiasaan yang seakan tak bermakna ketika hak-hak dasar setiap kelompok suku di Papua tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kaum penjajah.

Ketika berbicara soal rakyat Papua, maka Masyarakat Adat akan menjadi memiliki porsi kajian yang lebih besar karena berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan, penindasan terbuka oleh reperesi TNI dan perampasan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua berawal dari sini. Inilah satu dari sekian masalah utama yang harus menjadi bagian dari Orientasi Perjuangan AMP yang harus dimatrialkan dalam tindakan-tindakan politik kita dalam melakukan perlawanan terhadap neo-kolonialis Indonesia yang sedang menjajah rakyat Papua saat ini.

II. Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Sejahtera Secara Ekonomi
Sesungguhnya setiap perjuangan politik dan ideologi yang terus dogerakkan oleh gerakan-gerkan revolusoioner diseluruh dunia sesungguhnya memiliki
Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Partisipatif Secara Budaya;

Tujuan dari gerakan politik yang dilakukan oleh AMP adalah mencapai sebuah Pengakuan Hak Menentukan Nasib Sendiri atau Right to Self Determination bagi Bangsa Papua Barat yang termanipulasi Hak Kebangsaannya oleh berbagai aspek kepentingan ekonomi-politik bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua Barat. Sejarah mengajarkan kepada generasi Papua Barat saat ini bahwa ada manipulasi sejarah atas aneksasi Papua Barat oleh Indonesia dan Amerika Serikat, maka perlu perjuangan kita dalam mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah pelurusan sejarah sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Rakyat Papua Barat II, 29 Juni – 4 Juli 2000 di Port Numbay, Papua Barat. Agenda-agenda politik tersebut, termasuk agenda Pelurusan Sejarah, pada dasarnya merupakan turunan dari Orientasi Gerakan Politik AMP yang akan lebih banyak kita dirumuskan dalam Plat-Form Politik dan Program Politik dan Program Organisasi serta isyu-isyu politik lainnya yang lebih praksis dilakukan pada kampanya-kampanye politik atas maupun kerja-kerja politik bawah antara lain pengembangan basis, proses kaderisasi dan pendidikan politik lebih luas kepada massa Mahasiswa dan rakyat Papua Barat secara keseluruhan.

Secara prinsipil, kemerdekaan bangsa Papua Barat sudah dideklarasikan sejak tanggal 1 Desember 1961 dengan dilakukannya Kongres Rakyat Papua Barat I dalam sidang-sidang Dewan Papua Barat atau Nieuw Guinea Raad. Dalam siding-sidang Dewan Papua Barat I telah dihasilkan sejumlah resolusi politik, antara lain; penetapan Bintang Kejora sebagai Bendera Negara, Burung Mambruk sebagai Lambang Negara, West Papua Barat / Papua Barat sebagai Nama Negara, dan Hai, Tanah-ku Papua Barat sebagai Lagu Kebangsaan Papua Barat.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua Barat belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Demokratik Papua Barat adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua Barat bebas dari cengkeraman Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional.

Dengan demikian dalam menata Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, secara ideologis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diarahkan oleh dua taktik perjuangan, yaitu Revolusi Nasional Demokratik dan Revolusi Nasional Sosialis.

Revolusi Nasinonal Demokratik, dalam perspektif perjuangan kita dapat dikategorikan sebagai perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini merupakan langkah awal perjuangan organisasi AMP yang harus dipahami oleh kader-kader AMP dalam menjalankan fungsi-fungsi kerja politik dan kerja organisasi kita. Revolusi Nasional Demokratik merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Revolusi Nasional Sosialis, dimana alat-alat produksi sepenuhnya dikuasai oleh rakyat Papua Barat berdasarkan empat landasan pokok perjuangan kita, yaitu penciptaan tatanan masyarakat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya

Secara lebih rinci penjelasan terhadap praksis Orientasi Gerakan Politik AMP akan dibuat lebih khusus pada Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi kita, tetapi penjelasan lebih umum soal Orientasi Gerakan Politik kita akan diuraikan secara singkat dalam beberapa pokok pikiran berikut:
READ MORE - Struktur Nilai (Budaya)

17 September, 2008

Struktur Eksploitasi Ekonomi Rakyat


Proses aneksasi secara paksa oleh Indonesia, yang didukung secara penuh oleh Amerika Serikat, sesungguhnya merupakan sikap dasar dari Kapitalisme yaitu adanya sumber-sumber ekonomi yang sangat menguntungkan bagi mereka, tanpa peduli rakyat setempat menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Wilayah Papua secara geo-politik memiliki posisi yang sangat stategis, terletak pada batas samudera Pasifik bagian Barat, merupakan pintu masuk ke Selatan Pasifik dan sekaligus pembuka jalan bagi penguasaan wilayah bagian barat Papua, yaitu Asia Tenggara yang secara ekonomis juga memiliki cadangan sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan bagi para kapitalis internasional.

Secara ekonomis, Papua merupakan ladang gas alam dan minyak bumi, uranium, emas dan tembaga, deposit mineral, hasil laut, hasil hutan dan berbagai sumber daya lain yang sangat menguntungkan secara ekonomis bagi eksploitasi para kapitalis. Deposit tambang dan gas alam yang melimpah ruah adalah sumber pencarian pokok kapitalis Amerika untuk memenuhi tuntutan penggunaan energi Amerika Serikat yang sampai saat ini mencapai 60% dari total penggunaan energi dunia. Papua memiliki semua sumber ekonomi tadi dan karenanya tidak ada alasan lain bagi penjajah untuk membiarkan Papua mengolah hasil-hasil sumber daya alamnya sendiri yang melimpah itu, maka jalan satu-satunya yang paling efektif adalah melakukan penjajahan langsung sehingga proses eksploitasi dengan mudah dilakukan tanpa perlu melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik sah sumber-sumber ekonomi.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua pada akhirnya telah menggiring rakyat Papua pada suatu kebiasaan yang tidak manusiawi dari para penjajah terhadap rakyat Papua (Masyarakat Adat Papua). Perampasan hak-hak ulayat Masyarakat Adat Papua pada gilirannya telah berdampak pada hilangnya mata pencaharian suku-suku Papua dimana setiap kepentingan eksploitasi modal asing maupun modal Indonesia melakukan penjarahan sumber-sumber daya alam Papua.

Proses marjinalisasi, penindasan dan represi kaum penjajah atas Masyarakat Adat Papua diatas tanah ulayat mereka sendiri menjadi hal yang sangat biasa …..(lanjut)

Dengan demikian dalam Orientasi Gerakan AMP, satu hal penting yang juga merupakan turunan langsung dari Ideologi Politik Organisasi kita menemui titik kualitatif yang progresif-revolusioner dari bagian mana proses ketidakadilan social ini menemui momentum perlawanan rakyat Papua secara keseluruhan dari Sorong sampai Maroke. Jin nasionalisme Papua yang telah keluar dari lampu ajaibnya dari Tanah Papua bukanlah sebuah ilusi politik kosong dan yang dengan mudah dapat dihancurkan oleh para penjajah, sebab jin nasionalisme itu perlahan-lahan merubah diri menjadi sebuah kekuatan revolusioner sejati bagi perubahan structural dan perubahan kelas di Papua. Tinggal bagaimana peran organisasi gerakan memoles semangat revolusioner itu menjadi lebih baik dengan sasaran perlawanan yang jelas dan berdasarkan arahan Ideologis yang tepat dan berpihak pada rakyat.

Pembacaan yang jelas terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para penjajah atas hak-hak kolektif rakyat Papua menjadi sebuah acuan lain dari arahan Ideologi Politik AMP yang harus dipertajam kualitasnya dalam kerja-kerja politik yang lebih real dilapangan perjuangan Pembebasan Nasional Papua. Hendaknya masalah-msalah ekonomi politik seperti teruraikan secara singkat diatas dapat menjadi pisau analisis (dengan metode Analisis Marxisme) yang tepat berdasarkan struktur kelas yang trecipta di Papua saat ini. Dengan logika filsafat yang pas atau cocok dalam melakukan perubahan sejarah akan menjadikan segala strategi dan taktik perjuangan kita akan menjadi tepat sesuai dengan kebutuhan dan konsisi rakyat yang sedang melakukan perlawanan terhadap para penjahat ekonomi dan penjahat kemanusiaan bagi Bangsa Papua, yaitu Neo-Kolonialis Indonesia dan kroni Kapitalisme Internasionalnya, terutama Amerika Serikat.

Struktur Represi Militer Kaum Penjajah

Militer merupakan alat penting bagi kaum penjajah dalam mengamankan posisi territorial dimana mereka lakukan penjajahan secara lansung.


Struktur Birokrasi Kaum Penjajah

READ MORE - Struktur Eksploitasi Ekonomi Rakyat

Struktur Politik

Secara budaya, tatanan politik suku-suku yang ada di Papua diatur berdasarkan mekanisme demokrasi ataupun hubungan social yang terjadi diantara para anggota suku. Ini merupakan struktur politik awal di Papua yang hidup dan berkembang sebelum masuknya misionaris (gereja) dan penjajah serta para pedagang dari luar Papua yang pada masa awal hubungan orang Papua dengan dunia luar memang dikenal oleh karena adanya hubungan dagang yang terjadi antara suku-suku Papua dengan para pedagang luar.

Struktur politik yang demikian tidak pernah menimbulkan bias penindasan diantara anggota suku, kecuali memang ada pelanggaran-pelanggaran adapt secara prinsipil yang dilanggar oleh anggota suku tertentu dan mengharuskan adanya pengasingan dari antara kediaman sukunya atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan neraca kesalahan yang dibuatnya.

Perubahan radikal terjadi dalam struktur politik suku-suku Papua karena masuknya para misionaris di Papua dan semakin diperkuat oleh masuknya para penjajah Belanda dan Indonesia sampai saat ini. Ketika kekuasaan sepenunya berada ditangan para penjajah, rekayasa demokrasi diterapkan dan menjadikan rakyat Papua kadang bereaksi biasa-biasa saja atau tidak mau tahu dengan persoalan, karena tradisi politik yang berbeda dan lagi mekanisme demokrasi politik yang sungguh jauh berbeda dari kebiasaan-kebiasaan rakyat (suku-suku) di Papua.

Struktur politik semi kapitalis diperkenalkan oleh Belanda. Rakyat Papua dipaksa memasuki sekolah-sekolah modern orang Belanda, baik yang dimiliki oleh para misionaris maupun pemerintah, yang tersebar di Papua, sebagai dampak, terjadi pergeseran nilai secara besar-besaran searah semakin kuatnya struktur penjajahan di Papua oleh Belanda dengan memperluas pembangunan strutur pemerintahan jajahannya dari tingkat distrik sampai pemerintahan propinsi. Faktor birokrasi, salah satu jiwa dari etika kapitalisme modern, menjadi factor penting terkooptasinya hak-hak politik rakyat Papua yang biasanya didesain lewat lembaga-lembaga politik tradisionalnya dimasing-masing suku dan bahkan dinegasikan dari sistim politik modern kaum penjajah.

Semangat untuk meminggirkan peran politik rakyat Papua semakin diperparah oleh kehadiran Neo-Kolonialisme Indonesia pada tahun 1962 yang rekayasa pengesahannya oleh PEPERA 1969 yang tidka adil dan demokratis bagi Bangsa Papua tersebut.

Jika pada masa pemerintahan koloniaisme Belanda, partisipasi politik aktif orang Papua dimuarakan pada pemakaian orang-orang Papua yang memang memiliki keahlian akan hal-hal tersebut, tetapi pada masa pemerintahan Neo-Kolonialis Indonesia struktur politik yang diperkenalkan adalah struktur politik feodalistik yang sama sekali bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan hidup kolektif dan tindakan-tindakan politik orang Papua. Pada masa ini peran politik rakyat Papua dinegasikan sama sekali oleh Neo-Kolonialis Indonesia.

Secara umum dapat digarisbawahi bahwa proses penegasian peran politik orang Papua secara sistematis dilakukan oleh para penjajah termasuk juga oleh agama yang memang saat ini memiliki peran social sangat tinggi bagi rakyat Papua. Karena adanya mekanisme demokrasi yang tidak sesuai bagi rakyat Papua dan juga oleh pengendalian secara sistematis pada setiap potensi kritis rakyat Papua oleh penjajah mengakibatkan peminggiran hak-hak demokratik orang Papua untuk lebih banyak berperan pada struktur politik yang dibuat oleh kaum penjajah.

READ MORE - Struktur Politik

II. Orientasi Gerakan Politik AMP

Aliansi Mahasiswa Papua memiliki Orientasi Perjuangan yang dengan tegas telah diatur untuk memperjuangkan Kemerdekaan Papua Barat. Perjuangan AMP adalah bagian integral dari Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat, tidak ada orientasi lain, selain orientasi tersebut yang harus diperjuangkan dalam jangka waktu yang sangat cepat.

Orientasi Perjuangan selanjutnya setelah kemerdekaan Papua Barat diraih kembali, maka AMP mempunyai tugas sejarah selanjutnya untuk berjuang bersama rakyat guna membentuk tatanan masyarakat Papua Barat yang:

a. Demokratis Secara Politik

Perjuangan mewujudkan demokrasi yang benar-benar menjadi kedaulatan penuh rakyat adalah tujuan utama dari setiap organisasi yang berjuang menegakan demokrasi tersebut ditengah berbagai pilihan demokrasi yang berkembang, harapan akhir dari perjuangan demokrasi adalah terbentuknya sebuah tatanan masyarakat baru yang partisiptaif, berdaulat penuh dan mengakses suluruh keputusan yang menggunakan mekanisme demokrasi bagi kepentingan banyak orang.

Secara praksis, rakyat Papua telah diajarkan secara budaya bagaimana cara berdemokrasi yang baik, hampir setiap struktur massa-rakyat yang terbentuk lewat suku-suku di Papua, telah diperlihatakn oleh hampir sebagian besar suku di Papua bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, anggota suku berhak menentukan masa depan atau hal-hal yang terjadi diantara suku maupun keluar. Artinya dalam tindakan praksis demokrasi di Papua, sesungguhnya telah secara sistematis dilakukan lewat mekanisme-mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh masing-masing suku berdasarkan kebiasaan mereka.

Sampai pada tahapan ini, Gerakan Mahasiswa Papua, khususnya Aliansi Mahasiswa Papua, harus menempatkan diri sebagai pendorong terjadinya demokrasi ideal sebagaimana telah terjadi dalam kehidupan suku-suku Papua untuk dirumuskan menjadi sebuah landasan demokrasi bersama dalam membangun sebuah negara yang akan merdeka nanti.

Demokrasi Kesukuan, sebuah diskursus dan tatanan nilai baru yang coba kita internalisasikan dan kemudian mengembagkannya keluar organisasi kita kepada basis massa dimana menjadi target pengorganisiran, pembasisan dan pedidikan politik kita, sebagai sebuah cita-cita perjuangan demokrasi kita dalam tatanan baru rakyat Papua yang masih belum berubah sampai saat ini. Maka perjuangan kita dalam bidang demokrasi dan politik adalah juga bagaimana mematrialkan Demokrasi Kesukuan secara praksis dalam tatanan social rakyat Papua disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan demokrasi modern yang saat ini berlaku diseluruh dunia.

Tidak ada satu varian ideologi manapun yang mampu kita terapkan di Papua sesuai dengan struktur kelas atau bangunan social masyarakat yang ada di Papua saat ini, kecuali sejak sekarang rekayasa social kearah pembentukan masyarakat pekerja lewat proses industirialisasi kita lakukan, harapan dari proses ini adalah majunya struktur kelas pekerja di Papua yang nantinya akan menjadi pelopor dalam memperjuangkan demokrasi-kerakyatan seperti yang saat ini cukup massif diperjuangkan diseluruh dunia oleh gerakan-gerakan buruh radikal. Tetapi strategi ini membutuhkan stamina jangka panjang dari organisasi yang saat ini kita jalankan, bukan dalam setahun, bukan dalam satu dasawarsa, bukan dalam puluhan tahun tapi bisa saja dalam hitungan abad, karena saat ini kita berhadapan dengan musuh politik yang paling lihai bermain atas nama demokrasi dan atas nama HAM, yaitu kapitalisme Internasional dengan demokrasi liberalnya yang saat ini menguasai seluruh panggung politik dan demokrasi negara-negara dunia.

Dengan demikian secara organisasional, perjuangan demokrasi yang harus kita lakukan dalam menegakan struktur demokrasi di Papua adalah dengan jalan memberikan pemahaman politik kehadapan massa-rakyat Papua tentang Demokrasi Kesukuan saat ini sambil mebuka diri untuk memperkenalkan strategi perjuangan demokrasi kita kepada gerakan Papua lainnya atau bahkan kepada jaringan prodemokrasi yang ada di Indonesia dan dunia internasional.

Di Indonesia dikenal demokrasi pancasila sebagaimana diagung-agungkan oleh Neo-Kolonialis Indonesia, dalam kenyataan tidak mendapat tempat yang layak ditengah suasana kolektif rakyat Papua, demokrasi pancasila hanya berlaku bagi tatanan social masyarakat yang berwatak feodalistik, mengapa? Karena secara social, struktur kelas yang terbangun di Papua adalah struktur kelas komunal primitive yang memiliki sifat dasar kolektivisme dan federatif dalam hubungan dengan suku-suku lain diantara rakyat Papua. Sehingga dengan demikian, kemajuan demokrasi yang dinamis diantara suku itu, harus dimaksimalkan lagi lewat metode perjuangan demokrasi kita.

Dari uraian singkat dan pembacaan kita yang belum tuntas terhadap sejarah perkembangan mssa-rakyat Papua saat ini, dan kebutuhan kita yang kuat atas perjuangan demokratisasi politik diantara rakyat Papua maka jalan sejarah yang harus diambil adalah dengan memaksimalkan pendidikan Ideologis kepada massa-rakyat Papua dengan memperkenal Demokrasi Kesukuan sebagai tujuan akhir atau tujuan ideologis yang kita perjuangkan untuk dimatrialkan dalam kehidupan kolektif rakyat Papua dalam situasi yang baru sama sekali, dalam arti bebas dari cengkeraman neo-kolonialisme Indonesia dan dari imperium Kapitalisme Global yang sedang menggejala saat ini dengan ekonomi Neoliberalsimenya.

Derivasi langsung dari Orientasi kedua gerakan organisasi kita yang dapat dipetakan lagi dalam program kerja organisasi kita, yaitu Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Demokratis Secara Politik adalah dengan cara:

Melakukan pendidikan politik secara massif mengenai Demokrasi Kesukuan kepada calon kader AMP dan DeMMaK yang menjadi kader ideologis dalam membesarkan perjuangan Demokrasi Kesukuan di Papua.

Secepat mungkin menyelesaikan analisis kita terhadap Sejarah Perkembangan Masyarakat Papua yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan organisasi soal Strategi dan Taktik Perjuangan yang tepat bagi perubahan social di Papua. Sasaran pembasisan, kaderisasi dan pendidikan politik adalah Masyarakat Adat, buruh, tani dan pelajar / mahasiswa.

b.Adil Secara Sosial

Sejak awal masuknya misionaris Eropa ke Papua, proses diskriminasi social sudah mulai dilakukan. Kehadiran gereja yang sangat penting peran sosial-nya dikemudian hari, ternyata berdampak buruk bagi masalah-masalah keadilan orang Papua. Pembasmian terhadap nilai-nilai budaya (agama adat) diantara suku-suku Papua yang menjadi target penginjilan, pemaksaaan pemakaian nilai baru dari luar (Eropa) dan tindakan diskriminatif lain para misionaris terhadap orang Papua dikemudian harus menjadi manifest dengan kehadiran Belanda sebagai produk resmi Kolonialisme / Imperialisme Eropa yang pada abad ke-16 telah memulai sebuah proses industrialisasi dan menanamkan pengaruh mereka diwilayah-wilayah baru di Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika.

Kolonialisme Belanda tidak menemui titik eksploitasi manusia dalam rangka mendorong proses penjarahan eknomi mereka atas rakyat jajahannya di Papua karena struktur social yang berbeda dengan masyarakat Sumatera, Jawa Sulawesi, Kalimantan, Kep.Maluku, Kep. Timor dan berbagai nusa lain di Indonesia yang berwatak Feodal dan memiliki tanah-tanah perkebunan, persawahan dan hasil-hasil kelautan lainnya yang pada saat itu merupakan sumber utama ekspor Kolionial Belanda ke pasar-pasar Eropa Barat.

Baiklah analisis kita soal struktur ketidakadilan social yang dibangun oleh para penjajah terhadap rakyat Papua perlu diurai sehingga dalam melakukan sebuah perjuangan guna penciptaan tatanan massa-rakyat Papua yang Adil secara Sosial mendapat perhatian ideologis dari organisasi gerakan kita yang menjadi pelopor.

Struktur ketidakadilan social yang ada di Papua pada dasarnya menyangkut hak-hak ekonomi, hak budaya, hak hidup dan hak untuk melakukan usah-usaha mandiri guna memenuhi tuntutan obyektif perkembangan jaman, yang selama masa penjajahan Belanda sudah diletakkan dasar-dasarnya dan kemudian dilanjutkan secara lebih massif oleh Neo-Kolonialisme Indonesia sejak tahun 1962 sampai sekarang.

Proses ketidakadilan social bagi rakyat Papua dapat diuraikan secara mendetail dari beberapa aspek:
Struktur Politik
Secara budaya, tatanan politik suku-suku yang ada di Papua diatur berdasarkan mekanisme demokrasi ataupun hubungan social yang terjadi diantara para anggota suku. Ini merupakan struktur politik awal di Papua yang hidup dan berkembang sebelum masuknya misionaris (gereja) dan penjajah serta para pedagang dari luar Papua yang pada masa awal hubungan orang Papua dengan dunia luar memang dikenal oleh karena adanya hubungan dagang yang terjadi antara suku-suku Papua dengan para pedagang luar.

Struktur politik yang demikian tidak pernah menimbulkan bias penindasan diantara anggota suku, kecuali memang ada pelanggaran-pelanggaran adapt secara prinsipil yang dilanggar oleh anggota suku tertentu dan mengharuskan adanya pengasingan dari antara kediaman sukunya atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan neraca kesalahan yang dibuatnya.

Perubahan radikal terjadi dalam struktur politik suku-suku Papua karena masuknya para misionaris di Papua dan semakin diperkuat oleh masuknya para penjajah Belanda dan Indonesia sampai saat ini. Ketika kekuasaan sepenunya berada ditangan para penjajah, rekayasa demokrasi diterapkan dan menjadikan rakyat Papua kadang bereaksi biasa-biasa saja atau tidak mau tahu dengan persoalan, karena tradisi politik yang berbeda dan lagi mekanisme demokrasi politik yang sungguh jauh berbeda dari kebiasaan-kebiasaan rakyat (suku-suku) di Papua.

Struktur politik semi kapitalis diperkenalkan oleh Belanda. Rakyat Papua dipaksa memasuki sekolah-sekolah modern orang Belanda, baik yang dimiliki oleh para misionaris maupun pemerintah, yang tersebar di Papua, sebagai dampak, terjadi pergeseran nilai secara besar-besaran searah semakin kuatnya struktur penjajahan di Papua oleh Belanda dengan memperluas pembangunan strutur pemerintahan jajahannya dari tingkat distrik sampai pemerintahan propinsi. Faktor birokrasi, salah satu jiwa dari etika kapitalisme modern, menjadi factor penting terkooptasinya hak-hak politik rakyat Papua yang biasanya didesain lewat lembaga-lembaga politik tradisionalnya dimasing-masing suku dan bahkan dinegasikan dari sistim politik modern kaum penjajah.

Semangat untuk meminggirkan peran politik rakyat Papua semakin diperparah oleh kehadiran Neo-Kolonialisme Indonesia pada tahun 1962 yang rekayasa pengesahannya oleh PEPERA 1969 yang tidka adil dan demokratis bagi Bangsa Papua tersebut.

Jika pada masa pemerintahan koloniaisme Belanda, partisipasi politik aktif orang Papua dimuarakan pada pemakaian orang-orang Papua yang memang memiliki keahlian akan hal-hal tersebut, tetapi pada masa pemerintahan Neo-Kolonialis Indonesia struktur politik yang diperkenalkan adalah struktur politik feodalistik yang sama sekali bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan hidup kolektif dan tindakan-tindakan politik orang Papua. Pada masa ini peran politik rakyat Papua dinegasikan sama sekali oleh Neo-Kolonialis Indonesia.

Secara umum dapat digarisbawahi bahwa proses penegasian peran politik orang Papua secara sistematis dilakukan oleh para penjajah termasuk juga oleh agama yang memang saat ini memiliki peran social sangat tinggi bagi rakyat Papua. Karena adanya mekanisme demokrasi yang tidak sesuai bagi rakyat Papua dan juga oleh pengendalian secara sistematis pada setiap potensi kritis rakyat Papua oleh penjajah mengakibatkan peminggiran hak-hak demokratik orang Papua untuk lebih banyak berperan pada struktur politik yang dibuat oleh kaum penjajah.
Struktur Eksploitasi Ekonomi Rakyat
Proses aneksasi secara paksa oleh Indonesia, yang didukung secara penuh oleh Amerika Serikat, sesungguhnya merupakan sikap dasar dari Kapitalisme yaitu adanya sumber-sumber ekonomi yang sangat menguntungkan bagi mereka, tanpa peduli rakyat setempat menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Wilayah Papua secara geo-politik memiliki posisi yang sangat stategis, terletak pada batas samudera Pasifik bagian Barat, merupakan pintu masuk ke Selatan Pasifik dan sekaligus pembuka jalan bagi penguasaan wilayah bagian barat Papua, yaitu Asia Tenggara yang secara ekonomis juga memiliki cadangan sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan bagi para kapitalis internasional.

Secara ekonomis, Papua merupakan ladang gas alam dan minyak bumi, uranium, emas dan tembaga, deposit mineral, hasil laut, hasil hutan dan berbagai sumber daya lain yang sangat menguntungkan secara ekonomis bagi eksploitasi para kapitalis. Deposit tambang dan gas alam yang melimpah ruah adalah sumber pencarian pokok kapitalis Amerika untuk memenuhi tuntutan penggunaan energi Amerika Serikat yang sampai saat ini mencapai 60% dari total penggunaan energi dunia. Papua memiliki semua sumber ekonomi tadi dan karenanya tidak ada alasan lain bagi penjajah untuk membiarkan Papua mengolah hasil-hasil sumber daya alamnya sendiri yang melimpah itu, maka jalan satu-satunya yang paling efektif adalah melakukan penjajahan langsung sehingga proses eksploitasi dengan mudah dilakukan tanpa perlu melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik sah sumber-sumber ekonomi.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua pada akhirnya telah menggiring rakyat Papua pada suatu kebiasaan yang tidak manusiawi dari para penjajah terhadap rakyat Papua (Masyarakat Adat Papua). Perampasan hak-hak ulayat Masyarakat Adat Papua pada gilirannya telah berdampak pada hilangnya mata pencaharian suku-suku Papua dimana setiap kepentingan eksploitasi modal asing maupun modal Indonesia melakukan penjarahan sumber-sumber daya alam Papua.

Proses marjinalisasi, penindasan dan represi kaum penjajah atas Masyarakat Adat Papua diatas tanah ulayat mereka sendiri menjadi hal yang sangat biasa …..(lanjut)

Dengan demikian dalam Orientasi Gerakan AMP, satu hal penting yang juga merupakan turunan langsung dari Ideologi Politik Organisasi kita menemui titik kualitatif yang progresif-revolusioner dari bagian mana proses ketidakadilan social ini menemui momentum perlawanan rakyat Papua secara keseluruhan dari Sorong sampai Maroke. Jin nasionalisme Papua yang telah keluar dari lampu ajaibnya dari Tanah Papua bukanlah sebuah ilusi politik kosong dan yang dengan mudah dapat dihancurkan oleh para penjajah, sebab jin nasionalisme itu perlahan-lahan merubah diri menjadi sebuah kekuatan revolusioner sejati bagi perubahan structural dan perubahan kelas di Papua. Tinggal bagaimana peran organisasi gerakan memoles semangat revolusioner itu menjadi lebih baik dengan sasaran perlawanan yang jelas dan berdasarkan arahan Ideologis yang tepat dan berpihak pada rakyat.

Pembacaan yang jelas terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para penjajah atas hak-hak kolektif rakyat Papua menjadi sebuah acuan lain dari arahan Ideologi Politik AMP yang harus dipertajam kualitasnya dalam kerja-kerja politik yang lebih real dilapangan perjuangan Pembebasan Nasional Papua. Hendaknya masalah-msalah ekonomi politik seperti teruraikan secara singkat diatas dapat menjadi pisau analisis (dengan metode Analisis Marxisme) yang tepat berdasarkan struktur kelas yang trecipta di Papua saat ini. Dengan logika filsafat yang pas atau cocok dalam melakukan perubahan sejarah akan menjadikan segala strategi dan taktik perjuangan kita akan menjadi tepat sesuai dengan kebutuhan dan konsisi rakyat yang sedang melakukan perlawanan terhadap para penjahat ekonomi dan penjahat kemanusiaan bagi Bangsa Papua, yaitu Neo-Kolonialis Indonesia dan kroni Kapitalisme Internasionalnya, terutama Amerika Serikat.

c. Sejahtera Secara Ekonomi

Sesungguhnya setiap perjuangan politik dan ideologi yang terus dogerakkan oleh gerakan-gerkan revolusoioner diseluruh dunia sesungguhnya memiliki

d.Partisipatif Secara Budaya
Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Partisipatif Secara Budaya
Lanjut…!


Empat tugas pokok dari Orientasi Perjuangan AMP itulah yang sejak awal harus ditransformasikan kedalam kehidupan rakyat dalam bentuk pendidikan-pendidikan politik yang harus difasilitasi oleh organisasi. Ini merupakan tugas jangka panjang dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat yang dilakukan oleh AMP. Keempat orientasi pokok perjuangan politik AMP tersebut selanjutnya menjadi platform dasar organisasi dalam melakukan kerja-kerja politik : “Melawan Neo-Kolonialisme Indonesia, Melawan Neo-Liberalisme / Imperialisme Ekonomi Global dan Melawan Militerisme Indonesia”. Dengan visi dasar perjuangan politik AMP : “Membebaskan Negeri Papua Barat dari Segala Belenggu Penindasan Penjajahan Umat Manusia Dan Menciptakan Masyarakat Papua yang Berdaulat, Adil dan Sejahtera dengan Pembentukan Papua Barat sebagai Negara Merdeka”. Dan nilai-nilai dasar perjuangan politik AMP : HAM (Hak Menentukan Nasib Sendiri), Demokratis, Solidaritas, Kesetaraan, dan Swadaya.

Orientasi Perjuangan Organisasi Gerakan merupakan turunan awal dari Ideologi yang menjadi giroh atau semangat perjuangan dari setiap organisasi gerakan yang menginginkan sebuah perubahan social, ekonomi dan politik pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Pada posisi perjuangan politik yang dilakukan oleh AMP, orientasi perjuangan organisasi mengarah pada tujuan-tujuan organisasi yang diturunkan dalam Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP khususnya dalam Plat-Form dan Progam Politik AMP dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua.

Tujuan dari gerakan yang dilakukan oleh AMP adalah mencapai sebuah pengakuan hak menentukan nasib sendiri atau Self-Determination bagi Bangsa Papua yang termanipulasi oleh berbagai aspek ekonomi-politik bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua. Sejarah mengajarkan generasi Papua saat ini bahwa ada manipulasi sejarah atas aneksasi Papua Barat, maka perlu perjuangan kita dalam mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah pelurusan sejarah sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Rakyat Papua II, 29 Juni – 4 Juli 2000 di Port Numbay, Papua. Agenda-agenda politik tersebut, termasuk agenda Pelurusan Sejarah, pada dasarnya merupakan turunan dari Orientasi Gerakan yang akan lebih banyak kita dirumuskan dalam Plat-Form Politik dan Program Politik serta isyu-isyu politik lainnya yang lebih praksis dilakukan pada kampanya-kampanye politik atas maupun kerja-kerja politik bawah antara lain pengembangan basis, proses kaderisasi dan pendidikan politik lebih luas kepada massa Mahasiswa dan rakyat Papua secara keseluruhan.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua bebas dari cengkeraman Neo-Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional.

Secara lebih rinci penjelasan terhadap praksis Orientasi Gerakan AMP akan dibuat lebih khusus pada Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi kita, tetapi penjelasan lebih umum soal Orientasi Gerakan kita akan diuraikan secara singkat dalam beberapa pokok pikiran berikut:
I. Memperjuangkan Pembebasan Nasional Papua dari Cengkeraman Neo-Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme (Imperialisme) Internasional
Sejarah Papua adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari bangsa lain terutama Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat. Proses politik yang terjadi sebelum sebelum Pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah sebuah proses dimana kepentingan ideologi dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua. Adalah Blok Kapitalis (Barat) yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Sosialisme-Komunisme yang dimotori oleh Uni Soviet yang memiliki peran politik sangat besar atas bargaining politik bagi nasib politik Papua hari ini.

Disatu sisi Amerika memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahannya di Papua dan mendorong Belanda untuk menerima rancangan diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika, yaitu Elsworth Buncker yang melahirkan Dokumen Buncker dimana merancang gagasan politik penting soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Buncker lahirlah UN Resolution yang terkenal dengan the New York Agreement (NYA) dimana ditetapkan prinsip-prinsip teknis tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis dan sangat diskriminatif bagi Bangsa Papua.

Selain memainkan peran diplomasi politik dalam Blok Barat, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi atas akses-akses Sumber Daya Alam di Papua yang sangat kaya akan gas alam, deposit tambang, mineral, minyak bumi, hasil hutan, hasil laut, perkebunan dan beberapa sumber ekonomi lain yang sangat menguntungkan bagi kepentingan eksploitasi modal asing (Barat), terutama Amerika Serikat, di Papua. Sudah jelas kepentingan ekonomi tersebut, adalah Freeport McMoran Gold & Copper yang berbasis di New Orleans, salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat, yang dikemudian hari menjadi masalah bagi hak-hak politik Rakyat Papua. Akibat adanya intervensi politik AS terhadap Belanda mengakibatkan tidak berartinya dukungan politik Belanda atas penentuan nasib sendiri bangsa Papua dan juga dukungan AS atas klik dalam tubuh TNI-AD pada tahun 1965 – 1966 yang mematangkan kehadiran Regime Otoriter-Militeristik Orde Baru dibawah kepemimpinan Jendral Soeharto menyebabkan Papua hari ini menjadi daerah aneksasi dan menjadi ladang bagi kolonisasi ekonomi dan politik serta ladang pembantaian (killing field) kemanusiaan oleh Indonesia yang dikontrol secara penuh oleh Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok Kapitalis Barat.

Seperti diuraikan diatas, kehadiran Freeport Indonesia, sebagai contoh, di Papua adalah karena pertarungan kepentingan ekonomi-politik AS untuk menguasai ladang-ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua dengan kelompok kepentinga lain. Rancangan Kontrak Karya Generasi I (KK I) PT. Freeport Indonesia yang dibuat antara RI dan Amerika Serikat tanpa keterlibatan rakyat Papua pada tanggal 7 April 1967 adalah satu kenyataan politik dimana susungguhnya PEPERA 1969 sudah ada dalam rekayasa politik AS-Indonesia untuk menganeksasi Papua sebagai wilayah jajahan Indonesia. Secara logis, pelaksanaan Kontrak Karya sebelum adanya penentuan nasib sendiri secara demokratis oleh rakyat Papua adalah merupakan diskriminasi dan tindakan politik yang sangat tidak manusiawi oleh AS – Indonesia dan perlu mendapat tekanan politik dari gerakan Papua saat ini untuk melakukan Pepera ulang atau Referendum bagi Bangsa Papua.

Disisi lain, Blok Timur (Sosialisme/Komunisme) yang dimotori oleh Uni Soviet yang juga membuka front politik dengan gerakan kiri Indonesia dan memberi dukungan politik kepada Gerakan Kiri Indonesia (PKI) dalam makna perlawanan terhadap kepentingan Kapitalisme/Imperialisme di Indonesia ternyata berdampak sangat buruk dan telah menjadikan rakyat Papua sebagai korban sejarah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kedekatan Regime Soekarno dengan Uni Soviet dan China (Komunis) dan juga dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk memblokade kepentingan ekonomi-politik AS dkk diwilayah Pasifik telah menjadi tumbal sejarah bagi rakyat Papua yang menjadi korban kepentingan ideologis tersebut. Kritik terhadap gerakan kiri Internasional maupun Indonesia saat ini adalah kesalahan mereka dalam melihat posisi dan hak-hak demokratik rakyat Papua yang harusnya juga turut diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi kerakyatan diseluruh dunia.

Terlepas dari dua kepentingan idelogi yang telah menjadikan rakyat Papua sebagai korban sejarah, maka orientasi utama gerakan AMP dalam melihat peta politik Papua saat ini adalah dengan tetap menjadikan agenda Pelurusan Sejarah yang juga turut dirumuskan dalam Kongres Rakyat Papua II pada tahun 2000 sebagai salah satu Orientasi Gerakan AMP yang perlu dirumuskan secara lebih tepat dalam Stratak organisasi kita dan mengangkat isyu-isyu pelurusan Sejarah Papua dalam kampanye-kampanye politik yang kita lakukan baik di Indonesia maupun dunia Internasional, sebagai amunisi politik untuk menjalankan misi politik kita yaitu Perjuangan Pembebasan Nasional Papua.

Turunan Orientasi Perjuangan Pembebasan Nasional Papua dari Cengkeraman Neo-Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional dalam bentuk program perjuangan AMP secara umum dapat kita simpulkan menjadi dua landasan programatik dengan satu target perubah yang harus diorganisir, yaitu:

A. Pelurusan Sejarah, dari proses politik sebelum dan setelah Pepera 1969 termasuk pelanggaran hak-hak demokratik rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri yang dipasung oleh kekuatan Neo-Kolonialis dan Imperialis.

B. Perlawanan terhadap Multi National Coorporation dengan acuan pada tindakan-tindakan politik pada masuknya modal asing di Papua dan proses eksploitasinya yang sarat pelanggaran HAM, perampasan hak ulayat Masyarakat Adat, perusakan Lingkungan Hidup dan bisnis militer yang melingkupinya.

C. Pengorganisiran Masyarakat Adat dan Buruh, Tani dan Pelajar/Mahasiswa.

READ MORE - II. Orientasi Gerakan Politik AMP

Gerakan Mahasiswa Tahun 90 - an dan Lahirnya AMP


Kemudian gerakan mahasiswa Papua lainnya adalah pada tahun 1996, di Jayapura - Abepura mahasiswa Uncen dibawah pimpinan Benny Wenda melakukan protes atas kematian Al. Dr Thomas Wanggai yang tidak wajar, “setelah diberikan racun dengan minuman”. Mahasiswa menyambut mayat alm. Thomas Wanggai didepan kampus untuk penghormatan terakhir, namun apa yang terjadi, bahwa ada konspirasi penipuan Kolonial Indonesia disana, sehingga terjadi pemberontakan atas penipuan kolonial Indonesia, terjadi pembakaran mobil, toko-toko dan pasar raya Abepura. Dalam insiden ini 4 Mahasiswa dan 1 Anggota TNI pribumi meninggal dunia. Peristiwa ini adalah sejarah gerakan Mahasiswa Papua yang ada dalam memori masyarakat Papua.

Gerakan mahasiswa berikutnya adalah pecah pada tahun 1997, dimana mahasiswa Papua memprotes Pembantaian TNI di Mapenduma, Jila, Bela dan Alama. Protes ini dilakukan setelah mendapatkan laporan pelanggaran HAM oleh 3 gereja besar di Papua. Gereja itu antara Lain, Katolik, KIGMI dan GKIIJ. Gerakan ini berdampak hingga ke Luar Pulau Papua. Apa lagi kemudian di Picu lagi dengan Surat Senator Amerika serikat yang meminta kepada pemerinta BJ Habibi untuk memberikan kesempatan kepada Timor-Timor dan Papua Barat.

Gerakan tahun 1997 ini kemudian melahirkan organ politik mahasiswa Papua terbesar yang kemudian di kenal dengan nama Alinsi Mahasiswa Papua (AMP). Sedikit sejarahnya adalah. Aliansi Mahasiswa Papua (Selanjutnya disebut AMP) didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. Organisasi ini lahir ditengah situasi represi NKRI di Tanah Papua Barat, khsusnya di Biak, yang kita kenal dengan Peristiwa Biak Berdarah. Ditengah situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan prodemokrasi Indonesia terhadap regime Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi.

Ditengah situasi politik yang demikian di Indonesia, para mahasiswa Papua Barat dari berbagai kota di Indonesia berinisiatif membentuk sebuah organisasi politik yang akan mewadahi tuntutan-tuntutan politik mahasiswa Papua Barat secara jelas kepada Indonesia, terutama dalam hal “Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Bangsa yang Merdeka” seperti yang selama 40 tahun terakhir diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berbagai faksi organisasi Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat Barat lainnya.

Semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari Kolonialisme Indonesia dan Imperialisme Global itulah yang telah mampu membangkitkan semangat perlawanan mahasiswa Papua Barat dan mendorong para mahasiswa untuk berkumpul dan membentuk wadah perlawanan yang efektif bagi perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, terutama dikalangan mahasiswa Papua Barat yang selama itu masih bersifat apolitis, karena memang tidak memiliki alat-alat perjuangan yang jelas untuk sebuah sikap politik yang tegas terhadap perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Dari sinilah cikal bakal perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat secara modern mulai ditorehkan secara efektif di Indonesia. Dalam perjalanan awal AMP banyak sekali kendala yang dihadapi karena tidak adanya pengetahuan bersama soal penerapan mekanisme organisasi gerakan politik (bukan paguyuban) dalam amanat perjuangan yang lebih besar. Tetapi sesuai dengan berjalannya waktu, AMP telah menata sejumlah mekanisme baru yang lebih efektif dalam menggerakan organisasi ini sebagai organisasi dengan kader-kader yang terdidik, terpimpin, revolusioner, progresif, militan dan terorganisir rapi ditiap basis perjuangan mahasiswa Papua, baik di Papua, Indonesia maupun Internasional.

Pada tanggal 16 Januari 2001, AMP Komite Kota Yogyakarta direstrukrisasi dengan penempatan sejumlah kawan-kawan baru untuk mencoba menata kembali organisasi ini mulai dari tingkat kota Yogya dan terus membantu Ketua Umum di Jakarta untuk melebarkan struktur organisasi dan jaringan politik dengan gerakan prodemokrasi Indonesia. Selain itu di Papua, AMP juga diefektifkan dengan mendorong pembentukan Konsulat AMP Numbay dan menempatkan sejumlah kawan yang militan dan revolusioner untuk memimpin organisasi dan mempertahankan semangat juang dibasis utama perubahan kita, Tanah Papua. Selain itu, sejak tahun 2001 AMP juga telah mencoba membangun kekutan jaringan ditingkat internasional dengan basis utama di Irlandia dan Inggris.

Ditengah represi Kolonialisme Indonesia yang begitu kuat, AMP yang ada di Papua, Indonesia dan Internasional tetap berjuang menjaga semangat juang dikalangan mahasiswa Papua, ditengah-tengah rakyat Papua dan juga diantara kawan-kawan jaringan kita di Indonesia dan Internasional yang semakin lama semakin membesar sampai hari ini. Inilah tugas suci yang musti diemban oleh setiap kader Aliansi Mahasiswa Papua sampai kemenangan politik kita capai, yaitu “Kemerdekaan Sejati Sebagai Bangsa Papua Barat” yang telah dianeksasi oleh pihak Amerika, Indonesia, Belanda dan PBB.

Untuk pertama kalinnya, Aliansi Mahasiswa Papua melakukan Aksi besar-besaran pada tahun 1998. Ditengah-tengah maraknya tuntutan Kemerdekaan Papua Barat, pada tanggal, 20 Juli 1998, Seluruh mahasiswa perantau dari Sulawesi diantaranya ( Menado, toraja serta Ujung Pandang), Bali, Jawa diantaranya (kota Surabaya, Malang, Semarang, Solo, Salatiga, Yogyakarta, Bandung serta Jakarta) dan Sumatera yang berjumlah sekitar 665 orang mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta. Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini mengajukan tiga (3) buah pernyataan sikap politik yang menuntut PBB agar segera mengembalikan kemerdekaan Papua Barat yang telah di Proklamasihkan pada tanggal, 1 Desember 1961. Mendesak Kepada mahkama Internasional agar segera menggugat Indonesia yang dengan sengaja menghilangkan hak-hak kebangsaan (national right) tanah dan hak bangsa Papua Barat selama 35 tahun. Memberikan kewenangan penuh kepada PBB dan Amerika untuk membuka kembali kasus negara Papua Barat bagi suatu penyelesaian Internasional.

Ini adalah gerakan-gerakan Mahasiswa Papua yang perlu kita catat dan memberikan penghargaan tertinggi dalam kehidupan kita. Penghargaanya adalah dengan melakukan renungan kembali, kekuarangannya, kelebihannya dan kekuatannya, lalu kita mendukung dan mendorong sobat-sobat progresif yang sedang melakukan perlawanan setiap hari.

READ MORE - Gerakan Mahasiswa Tahun 90 - an dan Lahirnya AMP

13 September, 2008

PERGERAKAN MAHASISWA 70 -- 80-AN

Gerakan kebangkitan Mahasiswa berikutnya adalah, gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di polopori oleh Arnol Aap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen di Jayapura. Gerakan mahasiswa yang bergerak di seni dan budaya ini lahir pada tahun 1972 yang dimulai dari gereja-geraja, panggung hingga terakhir di RRI nusantara lima Jayapura. Gerakan ini tumbuh dan berkembang, yangn kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Aap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak, Nuri, yang menurut orang Biak adalah burung suci, tujuannya adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang di intimidasi, di aniaya, di perkosa dan di binasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.
Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.
Di Jayapura sekitar 800 Masyarakat Papua melakukan pelarian ke Perbatasan Indonesia – PNG sebagai protes mereka atas sikap tidak manusiawi Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. Sementara di Jakarta, Simon Otis Piaref, Johannes Rumbiak, Jopie Rumanjau dan Loth Sarakan, mempertanyakan nasib Arnold Ap ke DPR-RI, karena dikejar-kejar maka mereka melakukan lompat pagar dan meminta suaka politik di kedutaan Belanda. Sikap yang diambil oleh Simon O Piaref dan kawan-kawan ini, adalah sikap protes atas sikap dan tindakan Indonesia yang tidak manusiawi di tanah Papua Barat. Pada hari yang sama sekitar 300 masyarakat Papua melakukan long mark mengatar mayat Al. Arnol Ap dari Jayapura menujuh tanah hitam, tempat peristerahatan terakhir Al. Arnold Ap.
READ MORE - PERGERAKAN MAHASISWA 70 -- 80-AN

PERGERAKAN MAHASISWA 1960-AN

Kenyataan Sejarah Pergerakan Mahasiswa tahun 1960-an

Pada masa rekolonisasi akan dilakukan di Papua Barat, perlawanan secara tradisional memang belum mampu menghasilkan kemerdekaan buat bangsa Papua yang di maulai di Biak sekitar tahun 1934. Lantas segelintir Mahasiswa Papua atau lebih dikenal dengan orang-orang terpelajar yang didik oleh van Baal yang secara resmi mendirikan dan membangun kantor Gubernur perwakilan Belanda di Jayapura, Mereka yang didik pada saat itu antara lain adalah; N. Jouwe, M.W. Kaiseppo, P. Torei, M.B. Ramendey, A.S. Onim, N. Tanggakma, F.Poana dan Andullah Arfan. Mereka ini boleh dikatakan orang didikan (mahasiswa/pelajar) pertama di Papua bagian Barat yang melakukan perlawanan secara intelektual. Mereka melakukan suatu gerakan untuk mengusir penjajahan dari muka bumi Papua dengan melakukan gerakan dan menetakan anggota Dewan Nieuw Guinea Raad , serta merancang lambang-lambang negara West Papua. (Saya akan biacara seputar gerakan mahasiswa saja). Akibat dari pembacaan akan terjadi privilege dari penjajah, namun saat itu ternyata tokoh-tokoh terpelajar bangsa Papua barat itu mampu menjadi pioner dan menumbuhkan gerakan dengan cara baru yang bukan hanya memperkaya khazanah metode perlawanan namun juga membuat gerakan memperjuangkan kemerdekaan menjadi lebih efektif dan terarah. Namun sayang Ketika kemerdekaan telah direbut, ternyata arus pergerakan kaum terpelajar didalam mereka sendiri tidak bisa diredam ketika pemerintah colonial Indonesia saat itu telah menyeludup masuk dalam khubuh mereka sendiri "seperti Silas Papare DKK" yang berdampak pada perubahan melenceng dengan murni dari semangat kemerdekaan, ini yang kadang kita sebut dengan istilah kasar "oh didalam tubuh mereka ada juga judas-judas, sehingga Gerakan mereka dipatahkan oleh orang Papua itu sendiri. Karena memang saat itu kaum terpelajar kita bangsa Papua bisa dihitung dengan sepuluh jari kita. Memang ini mungkin hanya dimotori oleh beberapa orang terpelajar yang masih belajar juga, tapi ingat bahwa manuver mereka cukup dashyat, hingga saat ini sejarah bangsa-bangsa di dunia mencatatatnya.
Setelah selama hampir 5 tahun pergerakan dipatahkan, kembali pada tahun 1969, mahasiswa Papua Barat mengkonsilidasikan diri dan turun ke jalan untuk melakukan protes atas hasil Pelaksanaan Pepera 1969, kita bisa mendengar dan juga menyaksikan lewat CD, dimana riak-riak kecil protes mahasiswa dan masyarakat Papua Barat yang menemukan ada kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan PEPERA 1969. Kita bisa melihat bagimana para nasional Papua merangkul beberapa mahasiswa untuk melakukan perjuangan, karena ada kecurangan dimana pihak Indonesia yang sedang memperebutkan Papua Barat justru yang melakukan PEPERA, tidak sesuai dengan kertetapan New York Agrremant yang menetapkan harus ada dibawah kendali UNTHEA. Hal ini dapat kita buktikan dengan Aksi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat Papua sebelum pepera dilakukan pada tanggal 12 Februari 1969. Dalam demontrasi ini, mereka menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu perjuangan dan yel-yel perlawanan rakyat Papua Barat. Demonstrasi ini di Pimpin oleh Herman Wayoi dan Permenas Hans Torrey. BA. Para demonstran ini menujuh ke kediam utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar pepera harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian New York yakni " One Man One Vote" dan menolak keingin Indonesia untuk melaksanakannya atas asas musyawara mufakat melalui Dewan Musyawarah Pepera (DMP). Demontrasi ini mengundang amarah Indonesia, sehingga Indonesia melalui ABRI melakukan penembakan dan penangkapan terhadap para pimpinan Papua yang tidak ikut gabung dengan Indonesia. Ini adalah sejarah kelabu yang harus kita mahasiswa kritisi untuk dilakukan riviewu ulang pelaksanaan PEPEPRA 1969.
Pada aksi ini juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan penjarahan besar-besaran yang dilakukan oleh tentara dan para birokrasi yang tanpa malu-malu mengambil dan mengangkut ke daerah mereka barang-barang peninggalan Belanda, seperti mesin-mesin, kulkas dan barang-barang mewah, perlengkapan militer, perabot rumah, kantor-kantor pemerintah danlainnya. Semua dokumen-dokumen Papua, baik perpustakaan sekolah maupun surat-surat penting lainnya di baker habis oleh Ali Mortopo dan pasukan ABRI lndonesia dibawah komando Soeharto atas perintah Soekarno.
READ MORE - PERGERAKAN MAHASISWA 1960-AN

I. SEJARAH GERAKAN MAHASISWA PAPUA


Sejarah Gerakan Mahasiswa Papua dan Lahirnya AMP

Mahasiswa, dalam pentas sejarah Papua Barat, memang tidak sekadar menampilkan dirinya menjadi sosok manusia elitis terpelajar yang kemudian menjelmakan dirinya menjadi mesin intelektual yang hanya bekerja dalam dunianya saja. Lebih dari itu, sejarah perlawanan, dinamika pergolakan, gelombang protes, dan keterlibatan dalam gejolak pembaruan adalah semangat dan peristiwa yang tak pernah sepi dari dunia mahasiswa Papua. Sejarah telah bercerita tentang itu. Gerakan mahasiswa di Papua secara terus-menerus terlibat dalam pergulatan, perlawanan, dan perjuangan. Dari merencanakan sebuah negara dan membuat pengorganisasian masa rakyat, dari gerakan di kampus, di kampung hingga di hutan. Yang kemudian disaat kebangkitan mahasiswa ketiga ini pergerakan mahasiswa Papua mulai berani dan radikal dengan melakukan pergerakan dan perlawanan di pusat ibu kota negara dari pemerintahan dan Bangsa Republik Indonesia.
Berkaca dari sejarah awal gerakan Papua, sebenarnya yang mampu meradikalisasi dan mengentalkan gerakan mahasiswa menjadi gerakan perlawanan adalah kondisi ketertindasan rakyat dan ketidakadilan yang menjamur dan sangat meresahkan. Mungkin bagi banyak kalangan mahasiswa Papua yang tau hanya ke kampus, makan-minum, main dan tidur, akan sangat terdengar klise, namun itu adalah kenyataan yang tidak bisa dibohongi dan bukan romantisme belaka. Represi yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa "Kolonial Belanda dan Indonesia saat itu", ketidakadilan yang merata, kebijakan yang menindas rakyat kecil, dan terlebih lagi penyalahgunaan kekuasaan, seperti KKN, yang mengakibatkan terenggutnya hak dari tangan yang sangat membutuhkan, akan selalu merangsang dan memformat mahasiswa untuk melakukan gerakan perbaikan yang tidak hanya identik dengan studi, namun lebih dari itu ia akan mengkatalisasi gerakannya menjadi gerakan perlawanan, tidak peduli siapa yang harus dihadapi.
READ MORE - I. SEJARAH GERAKAN MAHASISWA PAPUA

puisi SMS

Kalau aku jadi airmata,
aku mau lahir dari matamu,
hidup dipipi mudan mati di bibir mu
tapi kalau kamu jadi airmata ku
aku gak akan menangis
soalnya aku gak mau
kehilangan sahabat seperti kamu

READ MORE - puisi SMS

Sebuah Impian "Heger'5Tudio"

***********************************H5*****************************
READ MORE - Sebuah Impian "Heger'5Tudio"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lorem

GERAKAN MASYARAKAT PAPUA's Fan Box

Coment

..........

Download :

Site Info

FlagCounter

free counters

Tutuarengge

About This Blog

Pengikut

About This Blog

  © Blogger template 'Froggy' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP