Struktur Nilai (Budaya)

Perampasan Hak-hak Ulayat Masyarakat Adat

Yang menjadi basis Revolusioner Papua saat ini adalah Masyarakat Adat Papua. Memang ada kekuatan revolusioner lain perlu dipersatukan juga dalam gerak revolusi Papua, yaitu kaum buruh, tani, kaum miskin kota dan para pemuda termasuk mahasiswa.

Dengan demikian, sebagai pelopor dalam revolusi social di Papua, penggorganisiran Masyarakat Adat secara konsisten dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh organisasi Gerakan Mahasiswa Papua, terutama AMP, terhadap basis utama penggerak perubahan tersebut.

Proses ketidakadilan social yang terjadi pada massa-rakyat Papua dalam hal perampasan hak-hak ulayat mereka telah menjadi suatu tindakan yang sangat procedural dan disahkan oleh neo-kolonialis Indonesia melalui berbagai mekanisme hukum yang sangat tidak berpihak kepada rakyat Papua. Perampasan hak ulayat masyarakat Adat di Papua bahkan sudah menjadi kebiasaan yang direproduksi terus menerus oleh kaum penjajah.

Peminggiran Masyarakat Adat dari hak-hak ulayatnya, penguasaan sepihak sumber-sumber ekonomi rakyat Adat, masuknya kaum transmigran secara paksa oleh penjajah diwilayah suku-suku Papua tanpa ganti rugi, penghilangan nilai-nilai kearifan tradisional, pelintasan batas (pelarian politik) yang terus meningkat setelah masuknya neo-kolonialis Indonesia ke Papua oleh rakyat didesa-desa Papua dan berbagai persoalan social-politik lainnya yang terjadi terhadap masyarakat adat Papua adalah merupakan rutinitas kehidupan yang terpaksa harus dijalani ditengah situasi represi TNI sebagai anjing penjaga modal para pemilik modal (para kapitalis), baik modal asing maupun modal Indonesia, ditengah-tengah rakyat Papua yang mayoritas adalah Masyarakat Adat.

Delapan puluh persen rakyat Papua berbasis di desa-desa Papua. Bagian terbesar dari penduduk desa adalah Masyarakat Adat yang menjalani kehidupan kolektif sebagai bagian dari interaksi social diantara mereka. Tradisi kolektivisme menjadi bagian hidup dari Masyarakat Adat Papua tersebut dan tradisi itu hari ini menjadi satu kebiasaan yang seakan tak bermakna ketika hak-hak dasar setiap kelompok suku di Papua tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kaum penjajah.

Ketika berbicara soal rakyat Papua, maka Masyarakat Adat akan menjadi memiliki porsi kajian yang lebih besar karena berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan, penindasan terbuka oleh reperesi TNI dan perampasan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua berawal dari sini. Inilah satu dari sekian masalah utama yang harus menjadi bagian dari Orientasi Perjuangan AMP yang harus dimatrialkan dalam tindakan-tindakan politik kita dalam melakukan perlawanan terhadap neo-kolonialis Indonesia yang sedang menjajah rakyat Papua saat ini.

II. Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Sejahtera Secara Ekonomi
Sesungguhnya setiap perjuangan politik dan ideologi yang terus dogerakkan oleh gerakan-gerkan revolusoioner diseluruh dunia sesungguhnya memiliki
Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Partisipatif Secara Budaya;

Tujuan dari gerakan politik yang dilakukan oleh AMP adalah mencapai sebuah Pengakuan Hak Menentukan Nasib Sendiri atau Right to Self Determination bagi Bangsa Papua Barat yang termanipulasi Hak Kebangsaannya oleh berbagai aspek kepentingan ekonomi-politik bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua Barat. Sejarah mengajarkan kepada generasi Papua Barat saat ini bahwa ada manipulasi sejarah atas aneksasi Papua Barat oleh Indonesia dan Amerika Serikat, maka perlu perjuangan kita dalam mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah pelurusan sejarah sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Rakyat Papua Barat II, 29 Juni – 4 Juli 2000 di Port Numbay, Papua Barat. Agenda-agenda politik tersebut, termasuk agenda Pelurusan Sejarah, pada dasarnya merupakan turunan dari Orientasi Gerakan Politik AMP yang akan lebih banyak kita dirumuskan dalam Plat-Form Politik dan Program Politik dan Program Organisasi serta isyu-isyu politik lainnya yang lebih praksis dilakukan pada kampanya-kampanye politik atas maupun kerja-kerja politik bawah antara lain pengembangan basis, proses kaderisasi dan pendidikan politik lebih luas kepada massa Mahasiswa dan rakyat Papua Barat secara keseluruhan.

Secara prinsipil, kemerdekaan bangsa Papua Barat sudah dideklarasikan sejak tanggal 1 Desember 1961 dengan dilakukannya Kongres Rakyat Papua Barat I dalam sidang-sidang Dewan Papua Barat atau Nieuw Guinea Raad. Dalam siding-sidang Dewan Papua Barat I telah dihasilkan sejumlah resolusi politik, antara lain; penetapan Bintang Kejora sebagai Bendera Negara, Burung Mambruk sebagai Lambang Negara, West Papua Barat / Papua Barat sebagai Nama Negara, dan Hai, Tanah-ku Papua Barat sebagai Lagu Kebangsaan Papua Barat.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua Barat belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Demokratik Papua Barat adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua Barat bebas dari cengkeraman Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional.

Dengan demikian dalam menata Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, secara ideologis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diarahkan oleh dua taktik perjuangan, yaitu Revolusi Nasional Demokratik dan Revolusi Nasional Sosialis.

Revolusi Nasinonal Demokratik, dalam perspektif perjuangan kita dapat dikategorikan sebagai perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini merupakan langkah awal perjuangan organisasi AMP yang harus dipahami oleh kader-kader AMP dalam menjalankan fungsi-fungsi kerja politik dan kerja organisasi kita. Revolusi Nasional Demokratik merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Revolusi Nasional Sosialis, dimana alat-alat produksi sepenuhnya dikuasai oleh rakyat Papua Barat berdasarkan empat landasan pokok perjuangan kita, yaitu penciptaan tatanan masyarakat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya

Secara lebih rinci penjelasan terhadap praksis Orientasi Gerakan Politik AMP akan dibuat lebih khusus pada Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi kita, tetapi penjelasan lebih umum soal Orientasi Gerakan Politik kita akan diuraikan secara singkat dalam beberapa pokok pikiran berikut: