17 Tahun Aliansi Mahasiswa Papua




Salam Pembebasan.....!!!
Berhubung dengan HUT Aliansi Mahasiswa Papua ke-17. Maka  Komite Pusat Menyerukan agar setiap Komite Kota untuk melakukan Acara Peringatan hari Ulang Tahun pada tanggal 27 Juli 2015 yang ke 17 Tahun
Peringatan Hari Ulang Tahun yang di selenggarakan secara serentak ini dengan
Thema     
“Mempertegas Garis Perjuangan Organisasi 
Dalam Perjuangan Pembebasan Nasional BangsaPapua Barat”
Sub Thema   
Dengan HUT Aliansi Mahasiswa Papua Bersama Kebenaran Sejarah, 
Memperjuangkan Cita-Cita  Sejati Pembebasan Nasional Rakyat Bangsa Papua Barat
Continue Reading...

Seruan Aksi - Aliansi Mahasiswa Papua

Kekerasan dan kebrutalan Militer Indonesia dalam menyikapi berbagai aspirasi rakyat Papua telah diterapkan oleh Militer Indonesia sejak Peralihan kekuasaan Pemeritahaan Sementara PBB kepada Pemerintah Indonesia Pada 1 Mei 1963

Sejak saat itu, Indonesia mulai menempatkan Militernya dalam jumlah yang sangat besar di seluruh tanah Papua dan mulai memberlakukan wilayah Papua sebagai Daerah Operasi Militer ( DOM ) untuk membungkam aspirasi Rakyat Paua yang menyatakan diri untuk Merdeka dan Berdaulat di atas tanah Leluhurnya sendiri.

Meskipun Indonesia telah berkali - kali telah melakukan pergantian kepemimpinan dan status DOM di Papua telah di cabut, namu kekerasan dan kebrutalan Aparat Militer masih terus saja diberlakukan di seluruh tanah Papua. 

Pasca terjadinya penembakan tehadap Anggota TNI di Puncak Jaya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ( TPN - PB ) dibawa pimpinan Gend. Goliat Tabuni beberapa waktu lalu, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perintah untuk melakukan Operasi Militer di daerah tersebut.

Maka untuk menyikapi situasi yang sedang terjadi di daerah Puncak Jaya, agar tidak terjadi penembakan dan kekerasan terhadap rakyat sipil di daerah Puncak Jaya, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) mengajak seluruh rekan - rekan Mahasiswa Papua yang sedang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) untuk hadi dalam Aksi Demonstrasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal      : 28 Februari 2013
Waktu                    : 08.30 WIB - Selesai
Titik Kumpul        : Asrama Mahasiswa Papua “ Kamasan I ” Yogyakarta
Rute Aksi              : Asrama Kamasan  - Titik Nol KM ( Kantor Pos Pusat )

Thema Aksi “ Segera ! Akui West Papua Sebagai Negara dan Stop Berlakukan Daerah Operasi Militer ( DOM ) di Tanah Papua"

Demikian seruan ini kami keluarkan, dan kami menghimbau kepada seluruh elemen Rakyat Papua yang sedang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat hadir dan ikut serta dalam Aksi ini untuk Memperjuangkan Kemerdekaan West Papua.

Salam Pembebasan  !
Yogyakarta, 27 Februari 2013



Agus D
Koordum
Continue Reading...

Gelar Aksi Bisu Protes Trikora di Papua

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH – Ratusan Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi bisu, Rabu (19/12) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Aksi bisu digelar untuk menolak maklumat Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961 silam. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah  untuk membubarkan negara Papua Barat yang merdeka pada 1 Desember,  18 hari sebelumnya.

Isi perintah itu adalah (1) Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda Kolonial, (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.

Realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi Militer yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 dengan komandannya Mayjen Soeharto. Salah satu tugasnya adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-oprasi militer dengan tujuan gagalkan negara Papua Barat dan memasukan Papua Barat ke Indonesia.

Aksi dimulai pukul 10.20 WIB dari Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan 1” dan berjalan kaki menuju titik nol kilometer, depan Kantor Pos, Yogyakarta, tempat Soekarno membacakan Trikora.
Guyuran hujan lebat mengawal aksi bisu ini, sejak mereka keluar asrama Papua. Para demonstran terlihat mengikat kain putih bertuliskan “Freedom West Papua” lengkap dengan bendera Bintang Kejora kecil. Sementara mulut mereka diikat kain hitam. Menurut pantauan majalahselangkah.com, para demonstran tidak bersuara, tidak menyanyikan yel-yel, dan lagu.

“Ini aksi bisu, jadi kita tidak ada yang menyanyikan yel-yel. Kita buat aksi bisu ini untuk menyatakan duka kita atas rentetan kekerasan di Papua sejak tahun 1961,” kata Agus Dogomo dari Aliansi Mahasiswa Papua.

Kordinator Aksi, Phaul Hegemur mengatakan, tanggal 19 Desember 1961 Soekarno mengagalkan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961.

Kepada majalahselanglah.com, Phaul Hegemur  mengatakan, operasi pertama dipimpin Soeharto dengan nama Operasi Madala. Kemudian, kata dia, disusul dengan Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba.

“Melalui operasi-operasi ini, banyak orang Papua telah dibantai. Kekerasan yang diawali sejak tahun 1962 itu masih  terus terjadi hingga saat ini (1962-2012) di Papua Barat. Trikora adalah awal pembataian orang Papua Barat,” kata dia.

Mahasiswa mendesak pemerintah Indonesia dan sekutunya segera mengakui Kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Mereka juga menilai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang melahirkan Resolusi Sidang Umum PBB No 2504 (XXIV) tentang pengesahan hasil Pepera adalah tidak demokratis dan aspiratif.

Pada salah satu point tuntutan, mahasiswa meminta segera adili pelaku pelanggar HAM di Papua Barat melalui Mekanisme Pengadilan Internasional yang berkedudukan di Den Hag Belanda. Serta,  tarik militer non organik dan hentikan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat.

Phaul Hegemur  mempertanyakan, mengapa negara Indonesia isolasi Papua dari akses jurnalis asing dan  NGO internasional. “Kami tanya, ada apa dan kenapa Indonesia isolasi Papua dari jurnalis asing untuk memantau pembangunan di Papua Barat. Kami minta ruang bagi Jurnalis Internasional dan Pekerja HAM Internasional segera dibuka,” katanya.

Sumber : Majalah Selangkah
Continue Reading...

PERNYATAAN SIKAP


PERNYATAAN SIKAP AKSI DAMAI  
"GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU"  
BERSATU UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL

 

Salam Revolusi!!
Perhelatan KRP III, sebagai wujud aktifitas demokrasi rakyat, dihadapi dengan kekuatan ribuan pasukan TNI-Polri lengkap dengan peralatan mematikan. Lapangan St. Zakeus Tauboria, Jl. Yakonde, Jl. Sosiri dan pebukitan Abepura menjadi saksi bisu dari penyerbuan alat kekerasan Negara yang sangat arogan dan tidak manusiawi dalam memperlakukan rakyat sipil yang berkumpul secara damai untuk merumuskan pikiran-pikiran politiknya.Dalam peristiwa itu, tiga orang dibunuh dengan timah panas aparat, mereka adalah Daniel Kedepa, Max Asayeu dan Yakob Samon Sabra. Sekitar tiga ratusan orang ditangkap, ratusan orang menderita luka akibat penganiayaan berat dan ringan, diantaranya ada yang menderita luka tembak. Dua hari kemudian pubik ketahui bahwa Mr. Forkorus Yaboisembut dan Mr. Edyson Waromi serta empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka makar.
Di Timika-Tembagapura, episode perjuangan manusia yang ingin diperlakukan adil, bebas dari penghisapan segelintir manusia juga kita saksikan. Kaum buruh yang berkeringat siang-malam meningkatkan kuota produksi perusahaan, ternyata memperoleh upah yang diskriminatif. Karena itu,  para buruh melawan dengan menggelar mogok sejak 15 September lalu untuk mendapat upah dan kesejahteraan sesuai standar Freeport di Negara lain. Dipayungi oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freepoort Indonesia (SPSI PT. FI), para buruh telah menempuh berbagai langkah meski PT. FI mencoba tutup mata-telinga, mencoba merekayasa situasi dan melancarkan tindakan tidak manusiawi. Penembakan secara terang-terangan dan secara misterius kembali terjadi terhadap buruh dan masyarakat yang bersolider dan memakan korban jiwa. Pemutusan hubungan kerja sepihak, teror dan intimidasi terhahdap para buruh semakin juga dilakukan. Bahkan tahap negosiasi yang kini berjalanpun terancam gagal karena aparat keamanan sepertinya tidak sabar untuk intervensi proses ini dengan ancaman membubar paksa blockade pemogakan buruh.
Kasus perburuhan di PT. FI ini melengkapi citra Freeport di Papua sebagai kerajaan bisnis yang jahat dan tidak adil. Kontrak karyanya illegal sebab tidak pernah melibatkan representative rakyat Papua dan demi kepentingannya dunia telah mengingkari hak menentukan nasib sendiri rakyat-bangsa Papua. Yang diterima mayoritas rakyat Papua di sekitar konsensinya bukanlah kesejahteraan tapi kesenjangan sosial, penduduk asli terlihat semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat mereka dirampas (penyerobotan) dan aktifitas pertambangan ini sungguh mendatangkan kerusakan lingkungan yang parah. Area pertambangan raksasa inipun cocok dijuluki “tambang darah” sebab tak pernah bebas dari konflik yang berujung pada pertumpahan darah. Sebut saja praktek kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil setempat yang tidak pernah surut atau ‘seting’ konflik horisontal. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kehadiran Freeport di tanah Amungsal itu cenderung mendatangkan rugi dibanding untung, orang Papua hanya menjadi tumbal dari keserakahan perusahaan raksasa milik kaum kapitalis ini.
Berangkat dari refleksi atas kondisi itu maka, Gerakan Rakyat Papua Bersatu  mengajak setiap insan Papua untuk rapatkan barisan dan bergabung dalam aksi mimbar bebas di Malioboro pada pukul 20.00, tanggal 18 November 2011. Aksi ini sebagai upaya untuk terus mendorong terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua seluas mungkin. Dan sehubungan dengan itu, GRPB  menyatakan:
1.    Mengutuk segala tindakan pelanggar HAM, tolak apapun bentuk militerisasi ditanah Papua, desak pengadilan HAM atas insiden pengejaran terhadap warga sipil pasca konggres III Rakyat Papua
2.    Mendesak intervesi internasional untuk masalah kemanusian
3.    Hentikan kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia dalam bidang militer
4.    Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua
5.    Hentikan bisnis militer dan bisnis keamanan di Papua, hentikan campur tangan polri dalam soal perburuhan di PT Freeport Indonesia dan usut tuntas tindak kekerasan terhadap hak protes buruh PT Freeport Indonesia
6.    Manajemen PT Freeport Indonesai penuhi hak-hak buruh, jika tidak maka PT Freeport Indonesia harus di tutup
7.    Bebaskan para tahanan politik Papua tanpa syarat
8.    Tolak kapitalisasi kekayaan alam papua dan pastikan rakyat papua harus berdaulat atas kekayaan alamnya, termasuk tambang yang dikuasai PT Freeport Indonesia
9.    Rakyat papua menolak hasil-hasil KTT Asean yang mengarah ke ekxploitasi sumber daya alam milik rakyat Papua
10.  Mendesak dunia internasional dan pemerintah Indonesai membuka ruang bagi pemenuhan hak menentukan nasib sendiri bagi  rakyat/bangsa Papua.

Tanah Papua menjadi primadona rebutan kaum pemodal karena kekayaan alamnya, namun manusia dan alamnya dicabik-cabik tanpa ampun. Penderitaan akibat praktek Imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonioalisme atau neo liberalisme adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua selama setengah abad ini. Kesejahteraan hanya janji, keadilan hanya mimpi belaka. Sebaliknya, rakyat masih berjalan dalam lorong gelap fatamorgana, dibanjiri peluh-darah, teror dan rasa takut, hilangnya kepastian hak hidup, hingga ancaman pemusnahan. Penyerbuan terhadap massa Kongres Rakyat Papua (KRP) III dan pergulatan buruh PT. Freeport Indonesia di Timika adalah cuplikan dari sejarah tanah ini, yang sekaligus menggambarkan wajah kapitalistik-militeristik rezim SBY-Boediono.
Sumber UmagiPapua

Continue Reading...

GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU (GRPB)

Menuntut PT Freeport Indonesia dan Sby-Budiono segerah Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran Ham Yang Terjadi Papua.

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) “ Bersatu Untuk Pembebasan Nasional” kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut agar perusahaan raksasa milik pemerintah Amerika Serikat (AS) yaitu PT. Freeport Indonesia segera ditutup, dan Polda Papua Segerah Bebaskan Tahanan Politik yang tidak sewenang-wenang di Tahan Pasca kongres rakyat Papua III di Polda Bebaskan tanpa syarat dan juga Sby-Budiono Amerika dan sekutunya Segera bertanggung jawab karena sudah melanggar hak-hak orang asli Papua di di Papua Barat.
foto Jalan Malioboro



Unjukrasa aksi daman tepatnya di depan Abu bakar Ali long march sampai titik nol Kantor Pos Jogyakarta, Sabtu (18/11) Malam minggu.

Aksi hanya berlangsung selama kurang lebih 10 menit, kemudian massa bergerak menuju Abu bakar Ali long march sampai titik nol Kantor Pos Jogyakarta, sepanjang jalan Malioboro Pusat kota Jogya. memeriakan yel-yel papua “merdeka” Indonesia”no” di pimpin oleh coordinator lapangan. kemudian menyalurkan orasi-orasi politik. Dalam orasi politik menuntuk Prilaku tidak Manusiawi yang dilakukan oleh rezim saat ini terhadap Rakyat Papua kelakuan busuk yang dilancarkan oleh oknum aparat Pengak Humum dalam artian (Yudikatif) birokrasi pemerintahan (exsekutif) dan perwakilan rakyat (legislative).hanya ada Penindasan atas negerinya sendiri. Dan dalam orasi politik ada juga mengatan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat papua untuk memintah “Referendum” karena rakyat Papua minta ingin menetukan Nasip sendiri bagi rakyat Tertindas.

Dalam orasinya, Koordinator aksi mengatakan, Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas semua tindakan penjajahan dan kekerasan di Tanah Papua sejak 1 mey 1963 Integrasi paksa yang dilancarkan oleh sukarno. Tuntutan agar PT. Freeport Indonesia segera ditutup dan Amerika harus bertanggungjawab atas kekerasan di Papua dan rezim saat ini bertanggung jawab atas semua pelanggaran ham yang terjadi sejak tahun1963 sampai saat ini,” teriaknya.
pendemo memerikan dalam aksi damai dengan yel-yel “Freeport tutup.. Freeport tutup,” dan Papua” merdeka… papua merdeka teriak para pendemo sambil mengangkat spanduk dan selebaran yang dibawa dalam aksi tersebut. Tuntutan mengutuk segala tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), penghisapan buruh atas kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta segera membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di tanah Papua.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa “Menolak Kesepakatan Ekonomi, Politik KTT Asean ke 19 di Bali khususnya tentang investasi di Papua dan Hentikan Kerjasama Militer diantaranya Pendanaan dan Persenjataan Indonesia-Amerika”.

Tuntutan Utama dalam Aksi damai adalah Berangkat dari refleksi atas kondisi itu maka, Gerakan Rakyat Papua Bersatu mengajak setiap insan Papua untuk rapatkan barisan dan bergabung dalam aksi di Malioboro Aksi ini sebagai upaya untuk terus mendorong terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua seluas mungkin. Dan sehubungan dengan itu, GRPB menyatakan:
1. Mengutuk segala tindakan pelanggar HAM, tolak apapun bentuk militerisasi ditanah Papua, desak pengadilan HAM atas insiden pengejaran terhadap warga sipil pasca konggres III Rakyat Papua
2. Mendesak intervesi internasional untuk masalah kemanusian
3. Hentikan kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia dalam bidang militer
4. Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua
5. Hentikan bisnis militer dan bisnis keamanan di Papua, hentikan campur tangan polri dalam soal perburuhan di PT Freeport Indonesia dan usut tuntas tindak kekerasan terhadap hak protes buruh PT Freeport Indonesia
6. Manajemen PT Freeport Indonesai penuhi hak-hak buruh, jika tidak maka PT Freeport Indonesia harus di tutup
7. Bebaskan para tahanan politik Papua tanpa syarat
8. Tolak kapitalisasi kekayaan alam papua dan pastikan rakyat papua harus berdaulat atas kekayaan alamnya, termasuk tambang yang dikuasai PT Freeport Indonesia
9. Rakyat papua menolak hasil-hasil KTT Asean yang mengarah ke ekxploitasi sumber daya alam milik rakyat Papua
10. Mendesak dunia internasional dan pemerintah Indonesai membuka ruang bagi pemenuhan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat/bangsa Papua.


Se-sampainya depan Kantor Pos Jogya pendemo membuat lingkaran dalam ditengah-tengah Jalan Raya, pergantian Orasi dari setiap elemen Perwakitan yaitu Amp, Fnmp, GPP, 10 menit kemudian Polisi Indonesia datang Membubarkan Aksi damai Tetapi kordinator Lapangan meminta Waktu 2 Menit Untuk Membacakan pernyataan Sikap. Jalannya demonstrasi juga dijaga oleh aparat Kepolisian, namun, aksi damai unjukrasa tersebut, berjalan tertib, karena tidak mengganggu arus lalulintas di Jalansepanjang Malioboro Pusat Kota Yogyakarta-malam minggu. [umagi**]
Continue Reading...

4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres

Rabu, 05 Oktober 2011 17:59
4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres


Jayapura- Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berencana akan dilaksanakan tanggal 16-19 bulan ini akan diamankan oleh Satgas Papua sebanyak 4000 orang. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Boby melalui panduan Kongres yang diserakan kepada Bintang Papua. Sedangkan tujuannya adalah mengemukakan penilaian jujur terhadap realitas dalam berbagai bidang kehidupan Rakyat di tanah Papua secara menyeluruh, dan lebih khusus perlindungan dan pemberdayaan dan keberpihakan pengutamaan hak-hak dasar orang asli Papua yang diatur di dalam UU Otsus dan menemukan sejauh mana kesungguhan Negara melalui Indonesia dalam membangun Papua dalam kemartabatan manusia.

Selain itu mencari mekanisme dan langkah-langkah yang tepat bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih adil, demokratis, aman, damai, sejahterah dan bermartabat yang lebih maju dan bermartabat ini persiapanya dari sisi materi maupun keamanan suda siap.
Menurutnya, kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) merupakan pesta demokrasi rakyat Papua yang terbesar, sehingga untuk mencapai dari hasil pesta demokrasi yang diharapkan yaitu dapat terbangun melalui pemahaman bersama realitas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat di tanah Papua dan memahami secara seksama kemauan Negara Indonesia dalam menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk politik dan menemukan mekanisme serta langka-langka yang tepat bagi penyelesaian masalah papua yang lebih aman, damai, sejahterah dan bermartabat dalam kerangka masyarakat gelobal yang lebih maju dan lebih baik.
“Maka untuk mencapai hal tersebut ini kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat dan organ-organ untuk menjaga suasana yang konduktif, kemudian saat kongres berlangsung yang ada adalah konsolidasi internal pada organ-organ dan konsolidasi basis, kemudian untuk keamanan saat kegiatan berlangsungpun panitia sudah sediakan satgas Papua sebanyak 4000 pengaman. (CR 31/don/l03)
Continue Reading...

PERGERAKAN MAHASISWA 70 -- 80-AN

Gerakan kebangkitan Mahasiswa berikutnya adalah, gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di polopori oleh Arnol Aap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen di Jayapura. Gerakan mahasiswa yang bergerak di seni dan budaya ini lahir pada tahun 1972 yang dimulai dari gereja-geraja, panggung hingga terakhir di RRI nusantara lima Jayapura. Gerakan ini tumbuh dan berkembang, yangn kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Aap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak, Nuri, yang menurut orang Biak adalah burung suci, tujuannya adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang di intimidasi, di aniaya, di perkosa dan di binasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.
Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.
Di Jayapura sekitar 800 Masyarakat Papua melakukan pelarian ke Perbatasan Indonesia – PNG sebagai protes mereka atas sikap tidak manusiawi Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. Sementara di Jakarta, Simon Otis Piaref, Johannes Rumbiak, Jopie Rumanjau dan Loth Sarakan, mempertanyakan nasib Arnold Ap ke DPR-RI, karena dikejar-kejar maka mereka melakukan lompat pagar dan meminta suaka politik di kedutaan Belanda. Sikap yang diambil oleh Simon O Piaref dan kawan-kawan ini, adalah sikap protes atas sikap dan tindakan Indonesia yang tidak manusiawi di tanah Papua Barat. Pada hari yang sama sekitar 300 masyarakat Papua melakukan long mark mengatar mayat Al. Arnol Ap dari Jayapura menujuh tanah hitam, tempat peristerahatan terakhir Al. Arnold Ap.
Continue Reading...