WELCOME TO MY PAGE

26 Februari, 2013

Seruan Aksi - Aliansi Mahasiswa Papua

Kekerasan dan kebrutalan Militer Indonesia dalam menyikapi berbagai aspirasi rakyat Papua telah diterapkan oleh Militer Indonesia sejak Peralihan kekuasaan Pemeritahaan Sementara PBB kepada Pemerintah Indonesia Pada 1 Mei 1963

Sejak saat itu, Indonesia mulai menempatkan Militernya dalam jumlah yang sangat besar di seluruh tanah Papua dan mulai memberlakukan wilayah Papua sebagai Daerah Operasi Militer ( DOM ) untuk membungkam aspirasi Rakyat Paua yang menyatakan diri untuk Merdeka dan Berdaulat di atas tanah Leluhurnya sendiri.

Meskipun Indonesia telah berkali - kali telah melakukan pergantian kepemimpinan dan status DOM di Papua telah di cabut, namu kekerasan dan kebrutalan Aparat Militer masih terus saja diberlakukan di seluruh tanah Papua. 

Pasca terjadinya penembakan tehadap Anggota TNI di Puncak Jaya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ( TPN - PB ) dibawa pimpinan Gend. Goliat Tabuni beberapa waktu lalu, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perintah untuk melakukan Operasi Militer di daerah tersebut.

Maka untuk menyikapi situasi yang sedang terjadi di daerah Puncak Jaya, agar tidak terjadi penembakan dan kekerasan terhadap rakyat sipil di daerah Puncak Jaya, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) mengajak seluruh rekan - rekan Mahasiswa Papua yang sedang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) untuk hadi dalam Aksi Demonstrasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal      : 28 Februari 2013
Waktu                    : 08.30 WIB - Selesai
Titik Kumpul        : Asrama Mahasiswa Papua “ Kamasan I ” Yogyakarta
Rute Aksi              : Asrama Kamasan  - Titik Nol KM ( Kantor Pos Pusat )

Thema Aksi “ Segera ! Akui West Papua Sebagai Negara dan Stop Berlakukan Daerah Operasi Militer ( DOM ) di Tanah Papua"

Demikian seruan ini kami keluarkan, dan kami menghimbau kepada seluruh elemen Rakyat Papua yang sedang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat hadir dan ikut serta dalam Aksi ini untuk Memperjuangkan Kemerdekaan West Papua.

Salam Pembebasan  !
Yogyakarta, 27 Februari 2013



Agus D
Koordum
READ MORE - Seruan Aksi - Aliansi Mahasiswa Papua

19 Desember, 2012

Gelar Aksi Bisu Protes Trikora di Papua

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH – Ratusan Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi bisu, Rabu (19/12) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Aksi bisu digelar untuk menolak maklumat Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961 silam. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah  untuk membubarkan negara Papua Barat yang merdeka pada 1 Desember,  18 hari sebelumnya.
Isi perintah itu adalah (1) Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda Kolonial, (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.
Realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi Militer yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 dengan komandannya Mayjen Soeharto. Salah satu tugasnya adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-oprasi militer dengan tujuan gagalkan negara Papua Barat dan memasukan Papua Barat ke Indonesia.
Aksi dimulai pukul 10.20 WIB dari Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan 1” dan berjalan kaki menuju titik nol kilometer, depan Kantor Pos, Yogyakarta, tempat Soekarno membacakan Trikora.
Guyuran hujan lebat mengawal aksi bisu ini, sejak mereka keluar asrama Papua. Para demonstran terlihat mengikat kain putih bertuliskan “Freedom West Papua” lengkap dengan bendera Bintang Kejora kecil. Sementara mulut mereka diikat kain hitam. Menurut pantauan majalahselangkah.com, para demonstran tidak bersuara, tidak menyanyikan yel-yel, dan lagu.
“Ini aksi bisu, jadi kita tidak ada yang menyanyikan yel-yel. Kita buat aksi bisu ini untuk menyatakan duka kita atas rentetan kekerasan di Papua sejak tahun 1961,” kata Agus Dogomo dari Aliansi Mahasiswa Papua.
Kordinator Aksi, Phaul Hegemur mengatakan, tanggal 19 Desember 1961 Soekarno mengagalkan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961.
Kepada majalahselanglah.com, Phaul Hegemur  mengatakan, operasi pertama dipimpin Soeharto dengan nama Operasi Madala. Kemudian, kata dia, disusul dengan Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba.
“Melalui operasi-operasi ini, banyak orang Papua telah dibantai. Kekerasan yang diawali sejak tahun 1962 itu masih  terus terjadi hingga saat ini (1962-2012) di Papua Barat. Trikora adalah awal pembataian orang Papua Barat,” kata dia.
Mahasiswa mendesak pemerintah Indonesia dan sekutunya segera mengakui Kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Mereka juga menilai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang melahirkan Resolusi Sidang Umum PBB No 2504 (XXIV) tentang pengesahan hasil Pepera adalah tidak demokratis dan aspiratif.
Pada salah satu point tuntutan, mahasiswa meminta segera adili pelaku pelanggar HAM di Papua Barat melalui Mekanisme Pengadilan Internasional yang berkedudukan di Den Hag Belanda. Serta,  tarik militer non organik dan hentikan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat.
Phaul Hegemur  mempertanyakan, mengapa negara Indonesia isolasi Papua dari akses jurnalis asing dan  NGO internasional. “Kami tanya, ada apa dan kenapa Indonesia isolasi Papua dari jurnalis asing untuk memantau pembangunan di Papua Barat. Kami minta ruang bagi Jurnalis Internasional dan Pekerja HAM Internasional segera dibuka,” katanya.

Sumber : Majalah Selangkah
READ MORE - Gelar Aksi Bisu Protes Trikora di Papua

19 November, 2011

PERNYATAAN SIKAP


PERNYATAAN SIKAP AKSI DAMAI  
"GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU"  
BERSATU UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL

 

Salam Revolusi!!
Perhelatan KRP III, sebagai wujud aktifitas demokrasi rakyat, dihadapi dengan kekuatan ribuan pasukan TNI-Polri lengkap dengan peralatan mematikan. Lapangan St. Zakeus Tauboria, Jl. Yakonde, Jl. Sosiri dan pebukitan Abepura menjadi saksi bisu dari penyerbuan alat kekerasan Negara yang sangat arogan dan tidak manusiawi dalam memperlakukan rakyat sipil yang berkumpul secara damai untuk merumuskan pikiran-pikiran politiknya.Dalam peristiwa itu, tiga orang dibunuh dengan timah panas aparat, mereka adalah Daniel Kedepa, Max Asayeu dan Yakob Samon Sabra. Sekitar tiga ratusan orang ditangkap, ratusan orang menderita luka akibat penganiayaan berat dan ringan, diantaranya ada yang menderita luka tembak. Dua hari kemudian pubik ketahui bahwa Mr. Forkorus Yaboisembut dan Mr. Edyson Waromi serta empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka makar.
Di Timika-Tembagapura, episode perjuangan manusia yang ingin diperlakukan adil, bebas dari penghisapan segelintir manusia juga kita saksikan. Kaum buruh yang berkeringat siang-malam meningkatkan kuota produksi perusahaan, ternyata memperoleh upah yang diskriminatif. Karena itu,  para buruh melawan dengan menggelar mogok sejak 15 September lalu untuk mendapat upah dan kesejahteraan sesuai standar Freeport di Negara lain. Dipayungi oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freepoort Indonesia (SPSI PT. FI), para buruh telah menempuh berbagai langkah meski PT. FI mencoba tutup mata-telinga, mencoba merekayasa situasi dan melancarkan tindakan tidak manusiawi. Penembakan secara terang-terangan dan secara misterius kembali terjadi terhadap buruh dan masyarakat yang bersolider dan memakan korban jiwa. Pemutusan hubungan kerja sepihak, teror dan intimidasi terhahdap para buruh semakin juga dilakukan. Bahkan tahap negosiasi yang kini berjalanpun terancam gagal karena aparat keamanan sepertinya tidak sabar untuk intervensi proses ini dengan ancaman membubar paksa blockade pemogakan buruh.
Kasus perburuhan di PT. FI ini melengkapi citra Freeport di Papua sebagai kerajaan bisnis yang jahat dan tidak adil. Kontrak karyanya illegal sebab tidak pernah melibatkan representative rakyat Papua dan demi kepentingannya dunia telah mengingkari hak menentukan nasib sendiri rakyat-bangsa Papua. Yang diterima mayoritas rakyat Papua di sekitar konsensinya bukanlah kesejahteraan tapi kesenjangan sosial, penduduk asli terlihat semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat mereka dirampas (penyerobotan) dan aktifitas pertambangan ini sungguh mendatangkan kerusakan lingkungan yang parah. Area pertambangan raksasa inipun cocok dijuluki “tambang darah” sebab tak pernah bebas dari konflik yang berujung pada pertumpahan darah. Sebut saja praktek kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil setempat yang tidak pernah surut atau ‘seting’ konflik horisontal. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kehadiran Freeport di tanah Amungsal itu cenderung mendatangkan rugi dibanding untung, orang Papua hanya menjadi tumbal dari keserakahan perusahaan raksasa milik kaum kapitalis ini.
Berangkat dari refleksi atas kondisi itu maka, Gerakan Rakyat Papua Bersatu  mengajak setiap insan Papua untuk rapatkan barisan dan bergabung dalam aksi mimbar bebas di Malioboro pada pukul 20.00, tanggal 18 November 2011. Aksi ini sebagai upaya untuk terus mendorong terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua seluas mungkin. Dan sehubungan dengan itu, GRPB  menyatakan:
1.    Mengutuk segala tindakan pelanggar HAM, tolak apapun bentuk militerisasi ditanah Papua, desak pengadilan HAM atas insiden pengejaran terhadap warga sipil pasca konggres III Rakyat Papua
2.    Mendesak intervesi internasional untuk masalah kemanusian
3.    Hentikan kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia dalam bidang militer
4.    Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua
5.    Hentikan bisnis militer dan bisnis keamanan di Papua, hentikan campur tangan polri dalam soal perburuhan di PT Freeport Indonesia dan usut tuntas tindak kekerasan terhadap hak protes buruh PT Freeport Indonesia
6.    Manajemen PT Freeport Indonesai penuhi hak-hak buruh, jika tidak maka PT Freeport Indonesia harus di tutup
7.    Bebaskan para tahanan politik Papua tanpa syarat
8.    Tolak kapitalisasi kekayaan alam papua dan pastikan rakyat papua harus berdaulat atas kekayaan alamnya, termasuk tambang yang dikuasai PT Freeport Indonesia
9.    Rakyat papua menolak hasil-hasil KTT Asean yang mengarah ke ekxploitasi sumber daya alam milik rakyat Papua
10.  Mendesak dunia internasional dan pemerintah Indonesai membuka ruang bagi pemenuhan hak menentukan nasib sendiri bagi  rakyat/bangsa Papua.

Tanah Papua menjadi primadona rebutan kaum pemodal karena kekayaan alamnya, namun manusia dan alamnya dicabik-cabik tanpa ampun. Penderitaan akibat praktek Imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonioalisme atau neo liberalisme adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua selama setengah abad ini. Kesejahteraan hanya janji, keadilan hanya mimpi belaka. Sebaliknya, rakyat masih berjalan dalam lorong gelap fatamorgana, dibanjiri peluh-darah, teror dan rasa takut, hilangnya kepastian hak hidup, hingga ancaman pemusnahan. Penyerbuan terhadap massa Kongres Rakyat Papua (KRP) III dan pergulatan buruh PT. Freeport Indonesia di Timika adalah cuplikan dari sejarah tanah ini, yang sekaligus menggambarkan wajah kapitalistik-militeristik rezim SBY-Boediono.
Sumber UmagiPapua

READ MORE - PERNYATAAN SIKAP

GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU (GRPB)

Menuntut PT Freeport Indonesia dan Sby-Budiono segerah Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran Ham Yang Terjadi Papua.

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) “ Bersatu Untuk Pembebasan Nasional” kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut agar perusahaan raksasa milik pemerintah Amerika Serikat (AS) yaitu PT. Freeport Indonesia segera ditutup, dan Polda Papua Segerah Bebaskan Tahanan Politik yang tidak sewenang-wenang di Tahan Pasca kongres rakyat Papua III di Polda Bebaskan tanpa syarat dan juga Sby-Budiono Amerika dan sekutunya Segera bertanggung jawab karena sudah melanggar hak-hak orang asli Papua di di Papua Barat.
foto Jalan Malioboro



Unjukrasa aksi daman tepatnya di depan Abu bakar Ali long march sampai titik nol Kantor Pos Jogyakarta, Sabtu (18/11) Malam minggu.

Aksi hanya berlangsung selama kurang lebih 10 menit, kemudian massa bergerak menuju Abu bakar Ali long march sampai titik nol Kantor Pos Jogyakarta, sepanjang jalan Malioboro Pusat kota Jogya. memeriakan yel-yel papua “merdeka” Indonesia”no” di pimpin oleh coordinator lapangan. kemudian menyalurkan orasi-orasi politik. Dalam orasi politik menuntuk Prilaku tidak Manusiawi yang dilakukan oleh rezim saat ini terhadap Rakyat Papua kelakuan busuk yang dilancarkan oleh oknum aparat Pengak Humum dalam artian (Yudikatif) birokrasi pemerintahan (exsekutif) dan perwakilan rakyat (legislative).hanya ada Penindasan atas negerinya sendiri. Dan dalam orasi politik ada juga mengatan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat papua untuk memintah “Referendum” karena rakyat Papua minta ingin menetukan Nasip sendiri bagi rakyat Tertindas.

Dalam orasinya, Koordinator aksi mengatakan, Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas semua tindakan penjajahan dan kekerasan di Tanah Papua sejak 1 mey 1963 Integrasi paksa yang dilancarkan oleh sukarno. Tuntutan agar PT. Freeport Indonesia segera ditutup dan Amerika harus bertanggungjawab atas kekerasan di Papua dan rezim saat ini bertanggung jawab atas semua pelanggaran ham yang terjadi sejak tahun1963 sampai saat ini,” teriaknya.
pendemo memerikan dalam aksi damai dengan yel-yel “Freeport tutup.. Freeport tutup,” dan Papua” merdeka… papua merdeka teriak para pendemo sambil mengangkat spanduk dan selebaran yang dibawa dalam aksi tersebut. Tuntutan mengutuk segala tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), penghisapan buruh atas kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta segera membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di tanah Papua.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa “Menolak Kesepakatan Ekonomi, Politik KTT Asean ke 19 di Bali khususnya tentang investasi di Papua dan Hentikan Kerjasama Militer diantaranya Pendanaan dan Persenjataan Indonesia-Amerika”.

Tuntutan Utama dalam Aksi damai adalah Berangkat dari refleksi atas kondisi itu maka, Gerakan Rakyat Papua Bersatu mengajak setiap insan Papua untuk rapatkan barisan dan bergabung dalam aksi di Malioboro Aksi ini sebagai upaya untuk terus mendorong terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua seluas mungkin. Dan sehubungan dengan itu, GRPB menyatakan:
1. Mengutuk segala tindakan pelanggar HAM, tolak apapun bentuk militerisasi ditanah Papua, desak pengadilan HAM atas insiden pengejaran terhadap warga sipil pasca konggres III Rakyat Papua
2. Mendesak intervesi internasional untuk masalah kemanusian
3. Hentikan kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia dalam bidang militer
4. Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua
5. Hentikan bisnis militer dan bisnis keamanan di Papua, hentikan campur tangan polri dalam soal perburuhan di PT Freeport Indonesia dan usut tuntas tindak kekerasan terhadap hak protes buruh PT Freeport Indonesia
6. Manajemen PT Freeport Indonesai penuhi hak-hak buruh, jika tidak maka PT Freeport Indonesia harus di tutup
7. Bebaskan para tahanan politik Papua tanpa syarat
8. Tolak kapitalisasi kekayaan alam papua dan pastikan rakyat papua harus berdaulat atas kekayaan alamnya, termasuk tambang yang dikuasai PT Freeport Indonesia
9. Rakyat papua menolak hasil-hasil KTT Asean yang mengarah ke ekxploitasi sumber daya alam milik rakyat Papua
10. Mendesak dunia internasional dan pemerintah Indonesai membuka ruang bagi pemenuhan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat/bangsa Papua.


Se-sampainya depan Kantor Pos Jogya pendemo membuat lingkaran dalam ditengah-tengah Jalan Raya, pergantian Orasi dari setiap elemen Perwakitan yaitu Amp, Fnmp, GPP, 10 menit kemudian Polisi Indonesia datang Membubarkan Aksi damai Tetapi kordinator Lapangan meminta Waktu 2 Menit Untuk Membacakan pernyataan Sikap. Jalannya demonstrasi juga dijaga oleh aparat Kepolisian, namun, aksi damai unjukrasa tersebut, berjalan tertib, karena tidak mengganggu arus lalulintas di Jalansepanjang Malioboro Pusat Kota Yogyakarta-malam minggu. [umagi**]
READ MORE - GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU (GRPB)

06 Oktober, 2011

4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres

Rabu, 05 Oktober 2011 17:59
4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres


Jayapura- Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berencana akan dilaksanakan tanggal 16-19 bulan ini akan diamankan oleh Satgas Papua sebanyak 4000 orang. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Boby melalui panduan Kongres yang diserakan kepada Bintang Papua. Sedangkan tujuannya adalah mengemukakan penilaian jujur terhadap realitas dalam berbagai bidang kehidupan Rakyat di tanah Papua secara menyeluruh, dan lebih khusus perlindungan dan pemberdayaan dan keberpihakan pengutamaan hak-hak dasar orang asli Papua yang diatur di dalam UU Otsus dan menemukan sejauh mana kesungguhan Negara melalui Indonesia dalam membangun Papua dalam kemartabatan manusia.

Selain itu mencari mekanisme dan langkah-langkah yang tepat bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih adil, demokratis, aman, damai, sejahterah dan bermartabat yang lebih maju dan bermartabat ini persiapanya dari sisi materi maupun keamanan suda siap.
Menurutnya, kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) merupakan pesta demokrasi rakyat Papua yang terbesar, sehingga untuk mencapai dari hasil pesta demokrasi yang diharapkan yaitu dapat terbangun melalui pemahaman bersama realitas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat di tanah Papua dan memahami secara seksama kemauan Negara Indonesia dalam menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk politik dan menemukan mekanisme serta langka-langka yang tepat bagi penyelesaian masalah papua yang lebih aman, damai, sejahterah dan bermartabat dalam kerangka masyarakat gelobal yang lebih maju dan lebih baik.
“Maka untuk mencapai hal tersebut ini kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat dan organ-organ untuk menjaga suasana yang konduktif, kemudian saat kongres berlangsung yang ada adalah konsolidasi internal pada organ-organ dan konsolidasi basis, kemudian untuk keamanan saat kegiatan berlangsungpun panitia sudah sediakan satgas Papua sebanyak 4000 pengaman. (CR 31/don/l03)
READ MORE - 4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres

28 Oktober, 2010

PERGERAKAN MAHASISWA 70 -- 80-AN

Gerakan kebangkitan Mahasiswa berikutnya adalah, gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di polopori oleh Arnol Aap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen di Jayapura. Gerakan mahasiswa yang bergerak di seni dan budaya ini lahir pada tahun 1972 yang dimulai dari gereja-geraja, panggung hingga terakhir di RRI nusantara lima Jayapura. Gerakan ini tumbuh dan berkembang, yangn kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Aap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak, Nuri, yang menurut orang Biak adalah burung suci, tujuannya adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang di intimidasi, di aniaya, di perkosa dan di binasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.
Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.
Di Jayapura sekitar 800 Masyarakat Papua melakukan pelarian ke Perbatasan Indonesia – PNG sebagai protes mereka atas sikap tidak manusiawi Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. Sementara di Jakarta, Simon Otis Piaref, Johannes Rumbiak, Jopie Rumanjau dan Loth Sarakan, mempertanyakan nasib Arnold Ap ke DPR-RI, karena dikejar-kejar maka mereka melakukan lompat pagar dan meminta suaka politik di kedutaan Belanda. Sikap yang diambil oleh Simon O Piaref dan kawan-kawan ini, adalah sikap protes atas sikap dan tindakan Indonesia yang tidak manusiawi di tanah Papua Barat. Pada hari yang sama sekitar 300 masyarakat Papua melakukan long mark mengatar mayat Al. Arnol Ap dari Jayapura menujuh tanah hitam, tempat peristerahatan terakhir Al. Arnold Ap.
READ MORE - PERGERAKAN MAHASISWA 70 -- 80-AN

27 Januari, 2009

KEGAGALAN SEBUAH NEGARA BANGSA

Negara Polis di Yunani pada jaman dahulu sulit bersatu karena berbagai factor, seperti geografi, suku, politik, sejarah, dan sebagainya. Begitu juga dengan negara Yugoslavia yang gagal membentuk suatu negara bangsa akibat. Disintegrasi terjadi karena factor politis dan ekonomis yang rasial menyebabkan lahirnya nasionalisme etnis menjadi nasionalisme kebangsaan. Adisusilo dalam tulisannya Yugoslavia: kegagalan sebuah Negara bangsa dengan merujuk dari William Bloom (1990) mengemukakan bahwa kesadaran suatu kelompok masyarakat untuk mendirikan sebuah negara bangsa (nation state) memiliki dua dimensi yang saling terkait: dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal merujuk pada kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan iklim konduksif dalam negeri untuk melakukan pembangunan nasional, terutama membangun konsensus nasional yang memperkecil atau meniadakan konflik-konflik internal. Sedangkan dimensi eksternal mencerminkan kemampuan suatu negara bangsa untuk menjalin hubungan luar negerinya dengan negara lain.
Disamping itu Adisusilo merujuk dari menurut Nicolaus Zahariadis (1994) dikatakan bahwa paham kebangsaan mengandung dua aspek: risorgimento dan integra. Risorgimento nationalism mengarah pada upaya pembebasan dari tekanan-tekanan sosial dan politik yang dihadapi oleh kelompok etnis dalam usaha menbentuk dan membangun rasa kebangsaan. Sedangkan internal nationalism mengarah pada pembentukan pemahaman paham kebangsaan yang terus berkesinambungan dalam suatu negara bangsa. Jika pembangunan rasa kebangsaan tersendat-sendat yang akhirnya bermuara pada lemahnya ikatan kebangsaan, maka akan memicu konflik antara etnis dalam negara bangsa itu.( Drs. Sutarjo Adisusilo, Loc.cit. hal. 69 -70)
Dalam konteks itu Yugoslavia terpecah belah menjadi beberapa negara bagian karena nasionalisme etnis memberikan intensi bagi terciptanya nasionalisme kebangsaan. Persoalan serupa seperti itu bisa saja terjadi disetiap negara yang multi etnis. Biasanya terjadi karena berbgai faktor dari dalam maupun dari luar.
Indonesia negara multi etnis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke bukanlah sesuatu yang harus diyakini sudah final. Persoalan yang dialami Yugosalvia ataupun Unisoviet dapat juga dialami oleh negar multi etnis lain di dunia, seperti Indonesia. salah satu bagian dari NKRI, Timur-timur sudah memisakan diri. Peritiwa yang mengejutkan kalangan nasionalis Indonesia dinilai sangat merendahkan integritas bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Lelahan politik itu, sulit untuk diterima kalangan akademik mencari alasan untuk mengatakan Timur-timur tidak ada artinya bagi Indonesia, bukan merupakan bagian dari jajahan Belanda dan berbagi alasan lainnya, walaupun harus di akui bahwa alasan itu sebagai bagian dari usaha menutupi malu, Mengapa demikian? Seandainya tidak penting, bukan jajahan Belanda dan sebagainya mengapa harus ada pembunuhan dan pembantaian oleh militer Indonesia? mengapa ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Indonesia terhadap warga sipil Timur-timur. Setelah timur-timur melalui perjuangan keras berhasil lepas dari NKRI sampai Aceh dan Papua Barat masih terus memperjuangkan pemisahan diri dari negara kesatuan NKRI. Keinginan untuk melepaskan diri itu didorong oleh telah lahir dan meluasnya nasionalisme orang Aceh maupun orang Papua Barat.
Nasionalisme Indonesia pada awalnya berkembang secara kedaerahan yang pada awalnya disebut nusantara. Kemudian hari dengan makin majunya pendidikan nasionalisme kedaerahan itu lahir dan menjadi satu nasionalisme kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nasionalisme kebangsaan diwujudkan dengan didirikannya Negara bangsa yang diesebut Indonesia. walaupun barang kali hanya bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu pasaran yang digunakan orang Cina sebagai bahasa perdagangan pada beberapa abad lalu. Daerah yang dengan dasar sejarah dan etnologi sebagai dekolonisasi diklaim sebagai milik negara Indonesia saat ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan.
Perjuangan Indonesia untuk mendekolonisasi Papua Barat bukan aspirasi orang paua Barat, karena ada pemahaman bahwa ternyata keluar dari Belanda tidak memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada Orang Papua Barat. Justru tidak bisa disangkal bahwa Indonesia melalui sistem pemerintahannya menjadi penjajah baru. Pemahaman seperti itu yang telah menyebar luas di kalangan intelektual maupun masyarakat Papua Barat menginspirasi lahirnya perjuangan nasionalsime Papua Barat. itu berarti Papua Barat yang terlatak di Asia Tenggara pada umumnya sama dengan faham kebangsaan di kawasan Asia yang erat kaitannya dengan kolonialisme dan penjajahan. Dalam konteks itu pihak kebangsaan Papua Barat mempunyai erat kaitannya dengan penjajahan Belanda yang cukup lama di Papua Barat dua belas tahun lebih lama dari Indonesia. Namun konsep dekolonisasi Indonesia justru telah menjadi kolonialis baru atas Papua Barat yaitu dengan menggagalkan pendirian negara Papua Barat merdeka. Dengan begitu dalam konteks kacamata Pos kolonialisme orang Papua Barat yang berpandangan bahwa Indonesia adalah Negara colonial baru di kawasan Asia terutama bagi Papua dan daerah lainnya adalah sah-sah saja. Pandangan seperti itu bertitik tolak dari adanya perlawanan dari elemen nasionalis terpelajar serta masyarakat prokemerdekaan Papua Barat yang sampai saat ini terus memperjuangkan pengakuan akan kemeredekaan negara Republik Papua Barat.

Mengenai nasionalisme atau faham kebangsaan yang telah ada di Papua Barat menurut Junus Adijondro menuliskan bahwa ada tiga kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Papua sebagai berikut:

(a) faham kebangsaan suku (ethno-nationalism );
(b) faham kebangsaan "Merah Putih"; dan
(c) faham kebangsaan Papua.

Kelompok pertama adalah faham kebangsaan yang tertua di Papua Barat. Tapi walaupun tua, faham nasionalisme-etnis ini belum tentu tidak pernah (relevan) lagi, melihat bertahannya berbagai bentuk nasionalisme etnis di negara-negara Blok Barat maupun (eks) Blok Timur serta suatu negara Non-Blok seperti Yugoslavia.
Kelompok kedua adalah faham kebangsaan yang dianut oleh orang-orang Irian yang ingin mempertaruhkan masa depan mereka dalam suatu kesatuan dengan Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara unitaris versus federalis yang mereka inginkan Akhirnya,
kelompok ketiga adalah faham kebangsaan yang ingin melihat wilayah barat pulau Irian menjadi suatu negara merdeka. Variasi faham ini meliputi bentuk negara -- juga unitaris versus federalis --; hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang berpenduduk se rumpun Melanesia, diakui tidaknya agama (Kristen) sebagai agama dominan; sistem ekonomi -- sosialisme negara versus kapitalisme -- yang bakal dianut oleh negara Papua Barat (atau Melanesia Barat) yang merdeka nantinya; serta penggunaan kekerasan versus diplomasi anti-kekerasan dalam mem-perjuangkan cita-cita kemerdekaan itu. ( Aditjondro, Cahaya Bintang Kejorah: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: ELSAM, 2000, hlm, 9. Lihat juga misalnya, Davis, 1978, dan O'Sullivan See, 1986)

Dalam pembahasan lebih lanjut akan di kaji mengenai nasionalisme-etnis dan nasionalisme orang Papua yang bercita-cita mendirikan negara merdeka berpisah dengan NKRI. Setiap suku di Papua Barat memiliki faham kebangsaan suku (ethno-nationalism) faham kebangsaani suku itu telah memberikan sumbangan bagi lahir nasionalisme Papua Barat untuk membentuk negara nasional. Bentuk-bentuk nasionalisme kesukuan itu terdapat dalam cara Orang Papua memandang indentitas suku maupun yang menyatukan diantara setiap suku, misalnya saja indentitas sebagi keompok etnis, cara pandang orang terhadap tanah , cara pandang Orang Papua terhadap penduduk di luar Papua Barat yang tercermin dalam mitos yang dibangun sebagai kerinduan akan kebebasan akan datangnya seorang ratu adil yang membebaskan.
Cargoisme sebagai gerakan-gerakan Ratu Adil di berbagai suku dari orang Biak di Samudera Pasifik, orang Amungme di kaki Pegunungan Jayawijaya, sampai dengan orang Muyu dan Mandobo di perbatasan Merauke telah ikut menyuburkan berkembang luasnya nasionalisme Papua. Dalam konteks sejarah gerakan cargoisme telah mendorong lahirnya perlawanan yang terorganisir dengan mendirikan partai politik ketika mulai hadir tokoh-tokoh terpelajar dari didikan Belanda yang terpilih dalan Dewan New Guenia Raad yang kemudian nasionalisme Papua Barat ditata dengan dideklarasikan Pembentukan Negara Papua Barat. Kemudian di lakukan pengibaran bendera Sang Bintang Kejora sejajar dengan bendera Merah-Putih-Biru di seluruh negeri itu, pada 1 November 1961. Selain bendera ada simbol-simbol kenegaraan seperti lagu nasional yaitu: Hai Tanahku, lambang negara yaitu: burung Mambruk, nama negara yaitu Republik Papua Barat, dan penggantian nama Nederlands Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Belanda) menjadi Papua Barat. Bahkan waktu dilakukan proses dekolonisasi itu, Belanda telah membentuk semacam parlemen yang mayoritas beranggotakan orang-orang Papua, serta embrio tentara nasional yang disebut Korps Sukarelawan Papua alias Batalyon Papua.( Aditjondro, Evolusi Nasionalisme Papua Barat)
Namun sebelum negara Papua berfungsi telah di hancurkan oleh militer Indonesia melalui Trikota. Untuk merebut kembali kemerdekaan dengan tujuan memishkan diri dari NKRI TPN/ OPM dideklarasikan di kota Manokwari dan pada tanggal itu juga telah dilakukan peneyrangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Picu "proklamasi TPN/OPM" yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps ) dari suku Arfak dan Biak untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu (Aditjondro, Ibid, hlm 10. Lihat juga Ukur dan Cooley, 1977: 287; Osborne, 1985: 35-36; Sjamsuddin, 1989: 96-97; Whitaker, 1990: 51)
Batalyon Papua yang didukung oleh politikus senior asal Manokwari, Johan Ariks. Penyerangan yang gagal terhadap tangsi TNI di Manokwari, namun merembet ke seluruh wilayah Kepala Burung itulah yang lazim dianggap sebagai hari lahirnya "Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat". Nama panjang itu kemudian disingkat pihak aparat
keamanan dan kejaksaan Indonesia menjadi "Organisasi Papua Merdeka", disingkat OPM, singkatan yang kemudian populer di seluruh kalangan nasionalis Papua.
Terlepas dari konflik-konflik bersenjata kecil-kecilan di sana-sini, tahun-tahun berikutnya para nasionalis Papua berusaha mengkonsolidasi diri menghadapi Penentuan Pendapat Rakyat yang menurut Perjanjian New York harus diselenggarakan Indonesia di bawah pengawasan PBB, tahun 1969. Ironisnya, benih-benih nasionalisme Papua Barat sementara itu merembet dari para serdadu didikan Belanda ke para mahasiswa Universitas Cenderawasih didikan Indonesia. Sejumlah mahasiswa Uncen, di bawah pimpinan almarhum Arnold Ap, mulai sering berdemonstrasi menuntut kemerdekaan Papua Barat. Demonstrasi-demonstrasi yang sering dipicu oleh ulah para tentara dan birokrat Indonesia, yang tanpa malu-malu mengangkut barang-barang mewah peninggalan Belanda seperti kulkas dan mesin cuci listrik - ke tempat asal mereka.( Aditjondro, Evolusi Nasionalisme Papua Barat……….)
Kemudian "Republik Papua Barat" diproklamasikan seorang bekas anggota TNI/AD, Seth Jafeth Rumkorem, di kota kecamatan Waris, pada 1 Juli 1971. Proklamasi itu mengabadikan bendera Sang Bintang Kejora dan lagu kebangsaan Hai Tanahku, Papua, ciptaan orang-orang Belanda sepuluh tahun sebelumnya, menjadi simbol-simbol nasionalisme mereka. Sejak saat itulah, nasionalisme Papua semakin merasuk di kalangan masyarakat, bukan hanya di antara suku-suku pegunungan sekitar Tembagapura, melainkan juga di kalangan mahasiswa, pegawai negeri, rohaniwan Kristen maupun masyarakat Islam di daerah Fak-Fak, yang dulu sudah juga terwakili dalam Dewan Papua maupun dalam barisan panjang pengibar bendera Sang Bintang Kejora yang pernah dipenjarakan. Pelanggaran demi pelanggaran HAM, pembantaian demi pembantaian, gelombang-gelombang transmigran dan migran spontan, serta pengurasan sumberdaya alam tanpa mengindahkan pranata adat dan lingkungan orang Papua, justru semakin memupuk nasionalisme Papua.

READ MORE - KEGAGALAN SEBUAH NEGARA BANGSA

21 November, 2008

DAFTAR ISI

Loading...




READ MORE - DAFTAR ISI

19 September, 2008

Klaim Sejarah Yang Keliru!

Klaim Majapahit

Kerajaan Majapahit (1293 - 1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).



Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip- prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.

Klaim Tidore dan Ternate


........Baca Selengkapnya


Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.

Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia Bagian Timur", maka Papua merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal Papua. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua Barat adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.

Adanya raja-raja di Papua bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja. Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua.

Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan loncatan penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg.

Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerin- tahan atas teritorial Papua Barat.

Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu didalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore. Dari rangkaian beberapa bahan yang disodorkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat.

Klaim Hindia Belanda
Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di Papua Barat dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang residen.

Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil. Jadi, tidak termasuk Papua. Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diprok- lamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik pada jaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan Papua ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa Papua tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.
Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua hanya 64 tahun (1898 - 1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua ke dalam PBB.
READ MORE - Klaim Sejarah Yang Keliru!

III. Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP

Dalam setiap perjuangan politik gerakan rakyat tertindas dimanapun, baik gerakan buruh, gerakan tani, gerakan masyarakat adat serta gerakan mahasiswa diperlukan adanya sebuah landasan Strategi dan Taktik Perjuangan untuk mencapai tujuan atau misi perjuangan dari organisasi bersangkutan.

Dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, diperlukan pembacaan yang ilmiah dan obyektif terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat, proses perjuangan politik yang telah dilakukan sampai pada kajian historis mengenai perkembangan ekonomi-politik dunia yang turut merubah struktur kelas, eskplotasi kapitalisme, nilai-nilai demokrasi, kemiskinan yang disebabkan oleh struktur kelas di massa-rakyat, proses ketidakadilan yang terjadi sampai pada penindasan secara sistematis dan terstruktur secara rapi oleh Kapitalisme – Imperialisme perlu mendapat porsi analisis organisasi bagi keperluan peletakan landasan Strategi dan Taktik Perjuangan dalam meradikalisasi gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat secara massif dan lebih kualitatif menuju sebuah kemenangan sejati rakyat Papua Barat dari belenggu Kapitalisme – Imperialisme dan dari cengkeraman Neo-Kolonialis Indonesia.


Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat saat ini merupakan bagian dari perlawanan rakyat tertindas diseluruh dunia yang sedang melakukan perlawanan yang sama terhadap segala bentuk angkara murka dan kelicikan kemanusiaan yang diperankan secara ganda oleh nilai-nilai kapitalistik yang sedang berkembang saat ini, selain itu watak perlawanan revolusioner rakyat Papua Barat dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat memiliki semangat yang sama dengan Gerakan Buruh, Gerakan Tani dan Gerakan Mahasiswa yang memiliki watak perjuangan progresif – revolusioner, tidak saja di Papua Barat dan Indonesia tapi juga menembus batas negara dan benua lain sebagai bentuk persatuan perjuangan rakyat tertindas semesta.

Sebagai bagian dari proses sejarah dalam perjuangan revolusioner Papua Barat maupun dunia, Aliansi Mahasiswa Papua sejak awal harus mempersiapkan langkah-langkah strategis dan taktis dalam melakukan perjuangan politik di Papua Barat, Indonesia maupun ditengah-tengah masyarakat Internasional berdasarkan semangat perlawanan rakyat dunia ketiga (termasuk gerakan dunia keempat) yang sedang berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan oleh Imperialisme-Kapitalisme global. Inilah landasan Strategi dan Taktik Perjuangan yang harus dimatrialkan oleh kader-kader AMP dalam bentuk pendidikan politik, pengorganisiran, kaderisasi dan pengembangan basis organisasi pelopor ditengah massa-rakyat Papua Barat. Muara akhir dari segala proses politik tersebut akan terlihat dalam bentuk aksi-aksi massa revolusioner massa-rakyat Papua Barat yang telah tersadarkan secara politik dan memahami ideologi politik yang kita perjuangkan.

Inilah metode praktis dari Strategi dan Taktik Perjuangan AMP yang harus dipahami oleh setiap kader AMP guna melakukan kerja-kerja politik atas dalam rangka kampanye perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, baik di Tanah Air Papua Barat, Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional dan juga dalam melakukan kerja-kerja politik bawah dalam makna pendidikan politik, pengorganisiran, kaderisasi dan pengembangan basis atau kantong-kantong revolusioner disetiap sudut Tanah Papua Barat.

Metode praksis dari Strategi dan Taktik Perjuangan AMP semacam ini akan pula membantu memetakan secara baik siapa kawan yang dapat diajak dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat secara strategis maupun siapa kawan yang dapat diajak dalam perjuangan yang sama namun dalam makna taktis, baik di Papua Barat maupun di Indonesia serta juga dengan masyarakat Internasional, terutama gerakan rakyat dunia ketiga dan keempat. Semoga saja!

Berikut ini adalah garis-garis besar Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi yang akan menjadi acuan bagi pembentukan Platform serta Program Kerja organisasi kita.

Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan AMP diatur berdasarkan pembacaan situasi obyektif politik, baik situasi politik di Tanah Papua, Indonesia, maupun Internasional. Pada setiap periodisasi program kerja organisasi, landasan Stratak dapat diubah berdasarkan kebutuhan politik organisasi. Tetapi landasan stratak yang utama tidak dapat dirubah sebelum adanya perubahan politik bagi Papua Barat.

Berikut adalah Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan AMP:

a.Landasan Perlawanan Terhadap Neo-Kolonialisme Indonesia

Sejarah “integrasi” Papua Barat kedalam NKRI merupakan sebuah proses sejarah yang direkayasa oleh negara-negara imperialis, yaitu Amerika, Belanda dan Indonesia. Masuknya Pemerintahan Neo-Kolonialis Indonesia di Papua Barat sejak tanggal 1 Mei 1962 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat pada tanggal 14 Juli – Agustus 1969 tidak diatur sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi yang berlaku secara universal. Walaupun telah diatur dalam New York Agreement tentang “hak menentukan nasib sendiri” tetapi dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut dilanggar oleh Indonesia dengan membentuk Dewan Musyarah Pepera (DMP) yang tidak mengakui right to self determination dan DMP didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Belanda. Inilah yang melandasi semangat perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat saat ini.
Sejarah juga mencatat tentang Kongres Rakyat Papua ke-1, dalam Kongres Dewan Rakyat Papua (Nieuw Guinea Raad) pada tanggal 1 Desember 1961 telah dihasilkan sejumlah resolusi penting, yaitu Pembentukan Papua Barat sebagai Negara Merdeka dengan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara, West Papua (Papua Barat) sebagai nama Negara, Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan Burung Mambruk sebagai Lambang Negara.

Dengan demikian, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mempunyai tanggung jawab sejarah untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut. Inilah yang diatur oleh organisasi kita dalam Landasan Perlawanan Terhadap Neo-Kolonialisme Indonesia, dengan Platform Dasar sebagai berikut:
· Tuntutan Politik Kita, Segera Lakukan Review atau Peninjauh Kembali Pelaksanaan “Penentuan Pendapat Rakyat / PEPERA” 1969, sebab pelaksanaan PEPERA 1969 Tidak Depokratis dan Tidak Mengunakan Ketentuan New York Agreement yang Mengatur tentang Acr of Free Choisce.
· Tuntutan Politik Kita untuk Segera Lakukan Penentuan Pendapat ( PEPERA) Ulang atau REFERENDUM yang sesuai dengan Mekanisme secara universal dengan dua opsi yaitu : Tetap bergabungan dengan Indonesia (NKRI) atau Berdiri Sendiri/Merdeka
· Pelurusan Sejarah Papua Barat Secara Ilmiah Kepada Akademisi Indonesia, Aktivis Pro Demokrasi Indonesia dan Kepada Rakyat Indonesia.
Landasa Tanpa bermaksud mengurangi makna persperktif ilmiah dari ilmu sosial lain, kajian historis Indonesia dan Papua Barat keduanya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tapi kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang sejarah manusia.

Pertama:
Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Di Biak, hingga tahun 1960an orang masih mengenal Kankain Karkara sebagai lembaga legeslatif yang dibentuk secara demokratis. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua:
Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia di Biak dan sekitarnya untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga:
Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat:
Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Maroke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI, bersama kawan-kawannya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia.

Kelima:
Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) dikota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.

Keenam:
Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh:
Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan:
Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri.

Kesembilan:
Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Papua Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.
READ MORE - III. Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP

Struktur Nilai (Budaya)

Struktur Nilai (Budaya)

Perampasan Hak-hak Ulayat Masyarakat Adat

Yang menjadi basis Revolusioner Papua saat ini adalah Masyarakat Adat Papua. Memang ada kekuatan revolusioner lain perlu dipersatukan juga dalam gerak revolusi Papua, yaitu kaum buruh, tani, kaum miskin kota dan para pemuda termasuk mahasiswa.

Dengan demikian, sebagai pelopor dalam revolusi social di Papua, penggorganisiran Masyarakat Adat secara konsisten dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh organisasi Gerakan Mahasiswa Papua, terutama AMP, terhadap basis utama penggerak perubahan tersebut.

Proses ketidakadilan social yang terjadi pada massa-rakyat Papua dalam hal perampasan hak-hak ulayat mereka telah menjadi suatu tindakan yang sangat procedural dan disahkan oleh neo-kolonialis Indonesia melalui berbagai mekanisme hukum yang sangat tidak berpihak kepada rakyat Papua. Perampasan hak ulayat masyarakat Adat di Papua bahkan sudah menjadi kebiasaan yang direproduksi terus menerus oleh kaum penjajah.

Peminggiran Masyarakat Adat dari hak-hak ulayatnya, penguasaan sepihak sumber-sumber ekonomi rakyat Adat, masuknya kaum transmigran secara paksa oleh penjajah diwilayah suku-suku Papua tanpa ganti rugi, penghilangan nilai-nilai kearifan tradisional, pelintasan batas (pelarian politik) yang terus meningkat setelah masuknya neo-kolonialis Indonesia ke Papua oleh rakyat didesa-desa Papua dan berbagai persoalan social-politik lainnya yang terjadi terhadap masyarakat adat Papua adalah merupakan rutinitas kehidupan yang terpaksa harus dijalani ditengah situasi represi TNI sebagai anjing penjaga modal para pemilik modal (para kapitalis), baik modal asing maupun modal Indonesia, ditengah-tengah rakyat Papua yang mayoritas adalah Masyarakat Adat.

Delapan puluh persen rakyat Papua berbasis di desa-desa Papua. Bagian terbesar dari penduduk desa adalah Masyarakat Adat yang menjalani kehidupan kolektif sebagai bagian dari interaksi social diantara mereka. Tradisi kolektivisme menjadi bagian hidup dari Masyarakat Adat Papua tersebut dan tradisi itu hari ini menjadi satu kebiasaan yang seakan tak bermakna ketika hak-hak dasar setiap kelompok suku di Papua tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kaum penjajah.

Ketika berbicara soal rakyat Papua, maka Masyarakat Adat akan menjadi memiliki porsi kajian yang lebih besar karena berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan, penindasan terbuka oleh reperesi TNI dan perampasan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua berawal dari sini. Inilah satu dari sekian masalah utama yang harus menjadi bagian dari Orientasi Perjuangan AMP yang harus dimatrialkan dalam tindakan-tindakan politik kita dalam melakukan perlawanan terhadap neo-kolonialis Indonesia yang sedang menjajah rakyat Papua saat ini.

II. Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Sejahtera Secara Ekonomi
Sesungguhnya setiap perjuangan politik dan ideologi yang terus dogerakkan oleh gerakan-gerkan revolusoioner diseluruh dunia sesungguhnya memiliki
Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Partisipatif Secara Budaya;

Tujuan dari gerakan politik yang dilakukan oleh AMP adalah mencapai sebuah Pengakuan Hak Menentukan Nasib Sendiri atau Right to Self Determination bagi Bangsa Papua Barat yang termanipulasi Hak Kebangsaannya oleh berbagai aspek kepentingan ekonomi-politik bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua Barat. Sejarah mengajarkan kepada generasi Papua Barat saat ini bahwa ada manipulasi sejarah atas aneksasi Papua Barat oleh Indonesia dan Amerika Serikat, maka perlu perjuangan kita dalam mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah pelurusan sejarah sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Rakyat Papua Barat II, 29 Juni – 4 Juli 2000 di Port Numbay, Papua Barat. Agenda-agenda politik tersebut, termasuk agenda Pelurusan Sejarah, pada dasarnya merupakan turunan dari Orientasi Gerakan Politik AMP yang akan lebih banyak kita dirumuskan dalam Plat-Form Politik dan Program Politik dan Program Organisasi serta isyu-isyu politik lainnya yang lebih praksis dilakukan pada kampanya-kampanye politik atas maupun kerja-kerja politik bawah antara lain pengembangan basis, proses kaderisasi dan pendidikan politik lebih luas kepada massa Mahasiswa dan rakyat Papua Barat secara keseluruhan.

Secara prinsipil, kemerdekaan bangsa Papua Barat sudah dideklarasikan sejak tanggal 1 Desember 1961 dengan dilakukannya Kongres Rakyat Papua Barat I dalam sidang-sidang Dewan Papua Barat atau Nieuw Guinea Raad. Dalam siding-sidang Dewan Papua Barat I telah dihasilkan sejumlah resolusi politik, antara lain; penetapan Bintang Kejora sebagai Bendera Negara, Burung Mambruk sebagai Lambang Negara, West Papua Barat / Papua Barat sebagai Nama Negara, dan Hai, Tanah-ku Papua Barat sebagai Lagu Kebangsaan Papua Barat.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua Barat belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Demokratik Papua Barat adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua Barat bebas dari cengkeraman Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional.

Dengan demikian dalam menata Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, secara ideologis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diarahkan oleh dua taktik perjuangan, yaitu Revolusi Nasional Demokratik dan Revolusi Nasional Sosialis.

Revolusi Nasinonal Demokratik, dalam perspektif perjuangan kita dapat dikategorikan sebagai perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini merupakan langkah awal perjuangan organisasi AMP yang harus dipahami oleh kader-kader AMP dalam menjalankan fungsi-fungsi kerja politik dan kerja organisasi kita. Revolusi Nasional Demokratik merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Revolusi Nasional Sosialis, dimana alat-alat produksi sepenuhnya dikuasai oleh rakyat Papua Barat berdasarkan empat landasan pokok perjuangan kita, yaitu penciptaan tatanan masyarakat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya

Secara lebih rinci penjelasan terhadap praksis Orientasi Gerakan Politik AMP akan dibuat lebih khusus pada Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi kita, tetapi penjelasan lebih umum soal Orientasi Gerakan Politik kita akan diuraikan secara singkat dalam beberapa pokok pikiran berikut:
READ MORE - Struktur Nilai (Budaya)

17 September, 2008

Struktur Eksploitasi Ekonomi Rakyat


Proses aneksasi secara paksa oleh Indonesia, yang didukung secara penuh oleh Amerika Serikat, sesungguhnya merupakan sikap dasar dari Kapitalisme yaitu adanya sumber-sumber ekonomi yang sangat menguntungkan bagi mereka, tanpa peduli rakyat setempat menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Wilayah Papua secara geo-politik memiliki posisi yang sangat stategis, terletak pada batas samudera Pasifik bagian Barat, merupakan pintu masuk ke Selatan Pasifik dan sekaligus pembuka jalan bagi penguasaan wilayah bagian barat Papua, yaitu Asia Tenggara yang secara ekonomis juga memiliki cadangan sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan bagi para kapitalis internasional.

Secara ekonomis, Papua merupakan ladang gas alam dan minyak bumi, uranium, emas dan tembaga, deposit mineral, hasil laut, hasil hutan dan berbagai sumber daya lain yang sangat menguntungkan secara ekonomis bagi eksploitasi para kapitalis. Deposit tambang dan gas alam yang melimpah ruah adalah sumber pencarian pokok kapitalis Amerika untuk memenuhi tuntutan penggunaan energi Amerika Serikat yang sampai saat ini mencapai 60% dari total penggunaan energi dunia. Papua memiliki semua sumber ekonomi tadi dan karenanya tidak ada alasan lain bagi penjajah untuk membiarkan Papua mengolah hasil-hasil sumber daya alamnya sendiri yang melimpah itu, maka jalan satu-satunya yang paling efektif adalah melakukan penjajahan langsung sehingga proses eksploitasi dengan mudah dilakukan tanpa perlu melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik sah sumber-sumber ekonomi.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua pada akhirnya telah menggiring rakyat Papua pada suatu kebiasaan yang tidak manusiawi dari para penjajah terhadap rakyat Papua (Masyarakat Adat Papua). Perampasan hak-hak ulayat Masyarakat Adat Papua pada gilirannya telah berdampak pada hilangnya mata pencaharian suku-suku Papua dimana setiap kepentingan eksploitasi modal asing maupun modal Indonesia melakukan penjarahan sumber-sumber daya alam Papua.

Proses marjinalisasi, penindasan dan represi kaum penjajah atas Masyarakat Adat Papua diatas tanah ulayat mereka sendiri menjadi hal yang sangat biasa …..(lanjut)

Dengan demikian dalam Orientasi Gerakan AMP, satu hal penting yang juga merupakan turunan langsung dari Ideologi Politik Organisasi kita menemui titik kualitatif yang progresif-revolusioner dari bagian mana proses ketidakadilan social ini menemui momentum perlawanan rakyat Papua secara keseluruhan dari Sorong sampai Maroke. Jin nasionalisme Papua yang telah keluar dari lampu ajaibnya dari Tanah Papua bukanlah sebuah ilusi politik kosong dan yang dengan mudah dapat dihancurkan oleh para penjajah, sebab jin nasionalisme itu perlahan-lahan merubah diri menjadi sebuah kekuatan revolusioner sejati bagi perubahan structural dan perubahan kelas di Papua. Tinggal bagaimana peran organisasi gerakan memoles semangat revolusioner itu menjadi lebih baik dengan sasaran perlawanan yang jelas dan berdasarkan arahan Ideologis yang tepat dan berpihak pada rakyat.

Pembacaan yang jelas terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para penjajah atas hak-hak kolektif rakyat Papua menjadi sebuah acuan lain dari arahan Ideologi Politik AMP yang harus dipertajam kualitasnya dalam kerja-kerja politik yang lebih real dilapangan perjuangan Pembebasan Nasional Papua. Hendaknya masalah-msalah ekonomi politik seperti teruraikan secara singkat diatas dapat menjadi pisau analisis (dengan metode Analisis Marxisme) yang tepat berdasarkan struktur kelas yang trecipta di Papua saat ini. Dengan logika filsafat yang pas atau cocok dalam melakukan perubahan sejarah akan menjadikan segala strategi dan taktik perjuangan kita akan menjadi tepat sesuai dengan kebutuhan dan konsisi rakyat yang sedang melakukan perlawanan terhadap para penjahat ekonomi dan penjahat kemanusiaan bagi Bangsa Papua, yaitu Neo-Kolonialis Indonesia dan kroni Kapitalisme Internasionalnya, terutama Amerika Serikat.

Struktur Represi Militer Kaum Penjajah

Militer merupakan alat penting bagi kaum penjajah dalam mengamankan posisi territorial dimana mereka lakukan penjajahan secara lansung.


Struktur Birokrasi Kaum Penjajah

READ MORE - Struktur Eksploitasi Ekonomi Rakyat

Struktur Politik

Secara budaya, tatanan politik suku-suku yang ada di Papua diatur berdasarkan mekanisme demokrasi ataupun hubungan social yang terjadi diantara para anggota suku. Ini merupakan struktur politik awal di Papua yang hidup dan berkembang sebelum masuknya misionaris (gereja) dan penjajah serta para pedagang dari luar Papua yang pada masa awal hubungan orang Papua dengan dunia luar memang dikenal oleh karena adanya hubungan dagang yang terjadi antara suku-suku Papua dengan para pedagang luar.

Struktur politik yang demikian tidak pernah menimbulkan bias penindasan diantara anggota suku, kecuali memang ada pelanggaran-pelanggaran adapt secara prinsipil yang dilanggar oleh anggota suku tertentu dan mengharuskan adanya pengasingan dari antara kediaman sukunya atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan neraca kesalahan yang dibuatnya.

Perubahan radikal terjadi dalam struktur politik suku-suku Papua karena masuknya para misionaris di Papua dan semakin diperkuat oleh masuknya para penjajah Belanda dan Indonesia sampai saat ini. Ketika kekuasaan sepenunya berada ditangan para penjajah, rekayasa demokrasi diterapkan dan menjadikan rakyat Papua kadang bereaksi biasa-biasa saja atau tidak mau tahu dengan persoalan, karena tradisi politik yang berbeda dan lagi mekanisme demokrasi politik yang sungguh jauh berbeda dari kebiasaan-kebiasaan rakyat (suku-suku) di Papua.

Struktur politik semi kapitalis diperkenalkan oleh Belanda. Rakyat Papua dipaksa memasuki sekolah-sekolah modern orang Belanda, baik yang dimiliki oleh para misionaris maupun pemerintah, yang tersebar di Papua, sebagai dampak, terjadi pergeseran nilai secara besar-besaran searah semakin kuatnya struktur penjajahan di Papua oleh Belanda dengan memperluas pembangunan strutur pemerintahan jajahannya dari tingkat distrik sampai pemerintahan propinsi. Faktor birokrasi, salah satu jiwa dari etika kapitalisme modern, menjadi factor penting terkooptasinya hak-hak politik rakyat Papua yang biasanya didesain lewat lembaga-lembaga politik tradisionalnya dimasing-masing suku dan bahkan dinegasikan dari sistim politik modern kaum penjajah.

Semangat untuk meminggirkan peran politik rakyat Papua semakin diperparah oleh kehadiran Neo-Kolonialisme Indonesia pada tahun 1962 yang rekayasa pengesahannya oleh PEPERA 1969 yang tidka adil dan demokratis bagi Bangsa Papua tersebut.

Jika pada masa pemerintahan koloniaisme Belanda, partisipasi politik aktif orang Papua dimuarakan pada pemakaian orang-orang Papua yang memang memiliki keahlian akan hal-hal tersebut, tetapi pada masa pemerintahan Neo-Kolonialis Indonesia struktur politik yang diperkenalkan adalah struktur politik feodalistik yang sama sekali bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan hidup kolektif dan tindakan-tindakan politik orang Papua. Pada masa ini peran politik rakyat Papua dinegasikan sama sekali oleh Neo-Kolonialis Indonesia.

Secara umum dapat digarisbawahi bahwa proses penegasian peran politik orang Papua secara sistematis dilakukan oleh para penjajah termasuk juga oleh agama yang memang saat ini memiliki peran social sangat tinggi bagi rakyat Papua. Karena adanya mekanisme demokrasi yang tidak sesuai bagi rakyat Papua dan juga oleh pengendalian secara sistematis pada setiap potensi kritis rakyat Papua oleh penjajah mengakibatkan peminggiran hak-hak demokratik orang Papua untuk lebih banyak berperan pada struktur politik yang dibuat oleh kaum penjajah.

READ MORE - Struktur Politik

II. Orientasi Gerakan Politik AMP

Aliansi Mahasiswa Papua memiliki Orientasi Perjuangan yang dengan tegas telah diatur untuk memperjuangkan Kemerdekaan Papua Barat. Perjuangan AMP adalah bagian integral dari Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat, tidak ada orientasi lain, selain orientasi tersebut yang harus diperjuangkan dalam jangka waktu yang sangat cepat.

Orientasi Perjuangan selanjutnya setelah kemerdekaan Papua Barat diraih kembali, maka AMP mempunyai tugas sejarah selanjutnya untuk berjuang bersama rakyat guna membentuk tatanan masyarakat Papua Barat yang:

a. Demokratis Secara Politik

Perjuangan mewujudkan demokrasi yang benar-benar menjadi kedaulatan penuh rakyat adalah tujuan utama dari setiap organisasi yang berjuang menegakan demokrasi tersebut ditengah berbagai pilihan demokrasi yang berkembang, harapan akhir dari perjuangan demokrasi adalah terbentuknya sebuah tatanan masyarakat baru yang partisiptaif, berdaulat penuh dan mengakses suluruh keputusan yang menggunakan mekanisme demokrasi bagi kepentingan banyak orang.

Secara praksis, rakyat Papua telah diajarkan secara budaya bagaimana cara berdemokrasi yang baik, hampir setiap struktur massa-rakyat yang terbentuk lewat suku-suku di Papua, telah diperlihatakn oleh hampir sebagian besar suku di Papua bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, anggota suku berhak menentukan masa depan atau hal-hal yang terjadi diantara suku maupun keluar. Artinya dalam tindakan praksis demokrasi di Papua, sesungguhnya telah secara sistematis dilakukan lewat mekanisme-mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh masing-masing suku berdasarkan kebiasaan mereka.

Sampai pada tahapan ini, Gerakan Mahasiswa Papua, khususnya Aliansi Mahasiswa Papua, harus menempatkan diri sebagai pendorong terjadinya demokrasi ideal sebagaimana telah terjadi dalam kehidupan suku-suku Papua untuk dirumuskan menjadi sebuah landasan demokrasi bersama dalam membangun sebuah negara yang akan merdeka nanti.

Demokrasi Kesukuan, sebuah diskursus dan tatanan nilai baru yang coba kita internalisasikan dan kemudian mengembagkannya keluar organisasi kita kepada basis massa dimana menjadi target pengorganisiran, pembasisan dan pedidikan politik kita, sebagai sebuah cita-cita perjuangan demokrasi kita dalam tatanan baru rakyat Papua yang masih belum berubah sampai saat ini. Maka perjuangan kita dalam bidang demokrasi dan politik adalah juga bagaimana mematrialkan Demokrasi Kesukuan secara praksis dalam tatanan social rakyat Papua disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan demokrasi modern yang saat ini berlaku diseluruh dunia.

Tidak ada satu varian ideologi manapun yang mampu kita terapkan di Papua sesuai dengan struktur kelas atau bangunan social masyarakat yang ada di Papua saat ini, kecuali sejak sekarang rekayasa social kearah pembentukan masyarakat pekerja lewat proses industirialisasi kita lakukan, harapan dari proses ini adalah majunya struktur kelas pekerja di Papua yang nantinya akan menjadi pelopor dalam memperjuangkan demokrasi-kerakyatan seperti yang saat ini cukup massif diperjuangkan diseluruh dunia oleh gerakan-gerakan buruh radikal. Tetapi strategi ini membutuhkan stamina jangka panjang dari organisasi yang saat ini kita jalankan, bukan dalam setahun, bukan dalam satu dasawarsa, bukan dalam puluhan tahun tapi bisa saja dalam hitungan abad, karena saat ini kita berhadapan dengan musuh politik yang paling lihai bermain atas nama demokrasi dan atas nama HAM, yaitu kapitalisme Internasional dengan demokrasi liberalnya yang saat ini menguasai seluruh panggung politik dan demokrasi negara-negara dunia.

Dengan demikian secara organisasional, perjuangan demokrasi yang harus kita lakukan dalam menegakan struktur demokrasi di Papua adalah dengan jalan memberikan pemahaman politik kehadapan massa-rakyat Papua tentang Demokrasi Kesukuan saat ini sambil mebuka diri untuk memperkenalkan strategi perjuangan demokrasi kita kepada gerakan Papua lainnya atau bahkan kepada jaringan prodemokrasi yang ada di Indonesia dan dunia internasional.

Di Indonesia dikenal demokrasi pancasila sebagaimana diagung-agungkan oleh Neo-Kolonialis Indonesia, dalam kenyataan tidak mendapat tempat yang layak ditengah suasana kolektif rakyat Papua, demokrasi pancasila hanya berlaku bagi tatanan social masyarakat yang berwatak feodalistik, mengapa? Karena secara social, struktur kelas yang terbangun di Papua adalah struktur kelas komunal primitive yang memiliki sifat dasar kolektivisme dan federatif dalam hubungan dengan suku-suku lain diantara rakyat Papua. Sehingga dengan demikian, kemajuan demokrasi yang dinamis diantara suku itu, harus dimaksimalkan lagi lewat metode perjuangan demokrasi kita.

Dari uraian singkat dan pembacaan kita yang belum tuntas terhadap sejarah perkembangan mssa-rakyat Papua saat ini, dan kebutuhan kita yang kuat atas perjuangan demokratisasi politik diantara rakyat Papua maka jalan sejarah yang harus diambil adalah dengan memaksimalkan pendidikan Ideologis kepada massa-rakyat Papua dengan memperkenal Demokrasi Kesukuan sebagai tujuan akhir atau tujuan ideologis yang kita perjuangkan untuk dimatrialkan dalam kehidupan kolektif rakyat Papua dalam situasi yang baru sama sekali, dalam arti bebas dari cengkeraman neo-kolonialisme Indonesia dan dari imperium Kapitalisme Global yang sedang menggejala saat ini dengan ekonomi Neoliberalsimenya.

Derivasi langsung dari Orientasi kedua gerakan organisasi kita yang dapat dipetakan lagi dalam program kerja organisasi kita, yaitu Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Demokratis Secara Politik adalah dengan cara:

Melakukan pendidikan politik secara massif mengenai Demokrasi Kesukuan kepada calon kader AMP dan DeMMaK yang menjadi kader ideologis dalam membesarkan perjuangan Demokrasi Kesukuan di Papua.

Secepat mungkin menyelesaikan analisis kita terhadap Sejarah Perkembangan Masyarakat Papua yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan organisasi soal Strategi dan Taktik Perjuangan yang tepat bagi perubahan social di Papua. Sasaran pembasisan, kaderisasi dan pendidikan politik adalah Masyarakat Adat, buruh, tani dan pelajar / mahasiswa.

b.Adil Secara Sosial

Sejak awal masuknya misionaris Eropa ke Papua, proses diskriminasi social sudah mulai dilakukan. Kehadiran gereja yang sangat penting peran sosial-nya dikemudian hari, ternyata berdampak buruk bagi masalah-masalah keadilan orang Papua. Pembasmian terhadap nilai-nilai budaya (agama adat) diantara suku-suku Papua yang menjadi target penginjilan, pemaksaaan pemakaian nilai baru dari luar (Eropa) dan tindakan diskriminatif lain para misionaris terhadap orang Papua dikemudian harus menjadi manifest dengan kehadiran Belanda sebagai produk resmi Kolonialisme / Imperialisme Eropa yang pada abad ke-16 telah memulai sebuah proses industrialisasi dan menanamkan pengaruh mereka diwilayah-wilayah baru di Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika.

Kolonialisme Belanda tidak menemui titik eksploitasi manusia dalam rangka mendorong proses penjarahan eknomi mereka atas rakyat jajahannya di Papua karena struktur social yang berbeda dengan masyarakat Sumatera, Jawa Sulawesi, Kalimantan, Kep.Maluku, Kep. Timor dan berbagai nusa lain di Indonesia yang berwatak Feodal dan memiliki tanah-tanah perkebunan, persawahan dan hasil-hasil kelautan lainnya yang pada saat itu merupakan sumber utama ekspor Kolionial Belanda ke pasar-pasar Eropa Barat.

Baiklah analisis kita soal struktur ketidakadilan social yang dibangun oleh para penjajah terhadap rakyat Papua perlu diurai sehingga dalam melakukan sebuah perjuangan guna penciptaan tatanan massa-rakyat Papua yang Adil secara Sosial mendapat perhatian ideologis dari organisasi gerakan kita yang menjadi pelopor.

Struktur ketidakadilan social yang ada di Papua pada dasarnya menyangkut hak-hak ekonomi, hak budaya, hak hidup dan hak untuk melakukan usah-usaha mandiri guna memenuhi tuntutan obyektif perkembangan jaman, yang selama masa penjajahan Belanda sudah diletakkan dasar-dasarnya dan kemudian dilanjutkan secara lebih massif oleh Neo-Kolonialisme Indonesia sejak tahun 1962 sampai sekarang.

Proses ketidakadilan social bagi rakyat Papua dapat diuraikan secara mendetail dari beberapa aspek:
Struktur Politik
Secara budaya, tatanan politik suku-suku yang ada di Papua diatur berdasarkan mekanisme demokrasi ataupun hubungan social yang terjadi diantara para anggota suku. Ini merupakan struktur politik awal di Papua yang hidup dan berkembang sebelum masuknya misionaris (gereja) dan penjajah serta para pedagang dari luar Papua yang pada masa awal hubungan orang Papua dengan dunia luar memang dikenal oleh karena adanya hubungan dagang yang terjadi antara suku-suku Papua dengan para pedagang luar.

Struktur politik yang demikian tidak pernah menimbulkan bias penindasan diantara anggota suku, kecuali memang ada pelanggaran-pelanggaran adapt secara prinsipil yang dilanggar oleh anggota suku tertentu dan mengharuskan adanya pengasingan dari antara kediaman sukunya atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan neraca kesalahan yang dibuatnya.

Perubahan radikal terjadi dalam struktur politik suku-suku Papua karena masuknya para misionaris di Papua dan semakin diperkuat oleh masuknya para penjajah Belanda dan Indonesia sampai saat ini. Ketika kekuasaan sepenunya berada ditangan para penjajah, rekayasa demokrasi diterapkan dan menjadikan rakyat Papua kadang bereaksi biasa-biasa saja atau tidak mau tahu dengan persoalan, karena tradisi politik yang berbeda dan lagi mekanisme demokrasi politik yang sungguh jauh berbeda dari kebiasaan-kebiasaan rakyat (suku-suku) di Papua.

Struktur politik semi kapitalis diperkenalkan oleh Belanda. Rakyat Papua dipaksa memasuki sekolah-sekolah modern orang Belanda, baik yang dimiliki oleh para misionaris maupun pemerintah, yang tersebar di Papua, sebagai dampak, terjadi pergeseran nilai secara besar-besaran searah semakin kuatnya struktur penjajahan di Papua oleh Belanda dengan memperluas pembangunan strutur pemerintahan jajahannya dari tingkat distrik sampai pemerintahan propinsi. Faktor birokrasi, salah satu jiwa dari etika kapitalisme modern, menjadi factor penting terkooptasinya hak-hak politik rakyat Papua yang biasanya didesain lewat lembaga-lembaga politik tradisionalnya dimasing-masing suku dan bahkan dinegasikan dari sistim politik modern kaum penjajah.

Semangat untuk meminggirkan peran politik rakyat Papua semakin diperparah oleh kehadiran Neo-Kolonialisme Indonesia pada tahun 1962 yang rekayasa pengesahannya oleh PEPERA 1969 yang tidka adil dan demokratis bagi Bangsa Papua tersebut.

Jika pada masa pemerintahan koloniaisme Belanda, partisipasi politik aktif orang Papua dimuarakan pada pemakaian orang-orang Papua yang memang memiliki keahlian akan hal-hal tersebut, tetapi pada masa pemerintahan Neo-Kolonialis Indonesia struktur politik yang diperkenalkan adalah struktur politik feodalistik yang sama sekali bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan hidup kolektif dan tindakan-tindakan politik orang Papua. Pada masa ini peran politik rakyat Papua dinegasikan sama sekali oleh Neo-Kolonialis Indonesia.

Secara umum dapat digarisbawahi bahwa proses penegasian peran politik orang Papua secara sistematis dilakukan oleh para penjajah termasuk juga oleh agama yang memang saat ini memiliki peran social sangat tinggi bagi rakyat Papua. Karena adanya mekanisme demokrasi yang tidak sesuai bagi rakyat Papua dan juga oleh pengendalian secara sistematis pada setiap potensi kritis rakyat Papua oleh penjajah mengakibatkan peminggiran hak-hak demokratik orang Papua untuk lebih banyak berperan pada struktur politik yang dibuat oleh kaum penjajah.
Struktur Eksploitasi Ekonomi Rakyat
Proses aneksasi secara paksa oleh Indonesia, yang didukung secara penuh oleh Amerika Serikat, sesungguhnya merupakan sikap dasar dari Kapitalisme yaitu adanya sumber-sumber ekonomi yang sangat menguntungkan bagi mereka, tanpa peduli rakyat setempat menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Wilayah Papua secara geo-politik memiliki posisi yang sangat stategis, terletak pada batas samudera Pasifik bagian Barat, merupakan pintu masuk ke Selatan Pasifik dan sekaligus pembuka jalan bagi penguasaan wilayah bagian barat Papua, yaitu Asia Tenggara yang secara ekonomis juga memiliki cadangan sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan bagi para kapitalis internasional.

Secara ekonomis, Papua merupakan ladang gas alam dan minyak bumi, uranium, emas dan tembaga, deposit mineral, hasil laut, hasil hutan dan berbagai sumber daya lain yang sangat menguntungkan secara ekonomis bagi eksploitasi para kapitalis. Deposit tambang dan gas alam yang melimpah ruah adalah sumber pencarian pokok kapitalis Amerika untuk memenuhi tuntutan penggunaan energi Amerika Serikat yang sampai saat ini mencapai 60% dari total penggunaan energi dunia. Papua memiliki semua sumber ekonomi tadi dan karenanya tidak ada alasan lain bagi penjajah untuk membiarkan Papua mengolah hasil-hasil sumber daya alamnya sendiri yang melimpah itu, maka jalan satu-satunya yang paling efektif adalah melakukan penjajahan langsung sehingga proses eksploitasi dengan mudah dilakukan tanpa perlu melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik sah sumber-sumber ekonomi.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi rakyat Papua pada akhirnya telah menggiring rakyat Papua pada suatu kebiasaan yang tidak manusiawi dari para penjajah terhadap rakyat Papua (Masyarakat Adat Papua). Perampasan hak-hak ulayat Masyarakat Adat Papua pada gilirannya telah berdampak pada hilangnya mata pencaharian suku-suku Papua dimana setiap kepentingan eksploitasi modal asing maupun modal Indonesia melakukan penjarahan sumber-sumber daya alam Papua.

Proses marjinalisasi, penindasan dan represi kaum penjajah atas Masyarakat Adat Papua diatas tanah ulayat mereka sendiri menjadi hal yang sangat biasa …..(lanjut)

Dengan demikian dalam Orientasi Gerakan AMP, satu hal penting yang juga merupakan turunan langsung dari Ideologi Politik Organisasi kita menemui titik kualitatif yang progresif-revolusioner dari bagian mana proses ketidakadilan social ini menemui momentum perlawanan rakyat Papua secara keseluruhan dari Sorong sampai Maroke. Jin nasionalisme Papua yang telah keluar dari lampu ajaibnya dari Tanah Papua bukanlah sebuah ilusi politik kosong dan yang dengan mudah dapat dihancurkan oleh para penjajah, sebab jin nasionalisme itu perlahan-lahan merubah diri menjadi sebuah kekuatan revolusioner sejati bagi perubahan structural dan perubahan kelas di Papua. Tinggal bagaimana peran organisasi gerakan memoles semangat revolusioner itu menjadi lebih baik dengan sasaran perlawanan yang jelas dan berdasarkan arahan Ideologis yang tepat dan berpihak pada rakyat.

Pembacaan yang jelas terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para penjajah atas hak-hak kolektif rakyat Papua menjadi sebuah acuan lain dari arahan Ideologi Politik AMP yang harus dipertajam kualitasnya dalam kerja-kerja politik yang lebih real dilapangan perjuangan Pembebasan Nasional Papua. Hendaknya masalah-msalah ekonomi politik seperti teruraikan secara singkat diatas dapat menjadi pisau analisis (dengan metode Analisis Marxisme) yang tepat berdasarkan struktur kelas yang trecipta di Papua saat ini. Dengan logika filsafat yang pas atau cocok dalam melakukan perubahan sejarah akan menjadikan segala strategi dan taktik perjuangan kita akan menjadi tepat sesuai dengan kebutuhan dan konsisi rakyat yang sedang melakukan perlawanan terhadap para penjahat ekonomi dan penjahat kemanusiaan bagi Bangsa Papua, yaitu Neo-Kolonialis Indonesia dan kroni Kapitalisme Internasionalnya, terutama Amerika Serikat.

c. Sejahtera Secara Ekonomi

Sesungguhnya setiap perjuangan politik dan ideologi yang terus dogerakkan oleh gerakan-gerkan revolusoioner diseluruh dunia sesungguhnya memiliki

d.Partisipatif Secara Budaya
Mendorong Terciptanya Tatanan Massa-Rakyat Papua yang Partisipatif Secara Budaya
Lanjut…!


Empat tugas pokok dari Orientasi Perjuangan AMP itulah yang sejak awal harus ditransformasikan kedalam kehidupan rakyat dalam bentuk pendidikan-pendidikan politik yang harus difasilitasi oleh organisasi. Ini merupakan tugas jangka panjang dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat yang dilakukan oleh AMP. Keempat orientasi pokok perjuangan politik AMP tersebut selanjutnya menjadi platform dasar organisasi dalam melakukan kerja-kerja politik : “Melawan Neo-Kolonialisme Indonesia, Melawan Neo-Liberalisme / Imperialisme Ekonomi Global dan Melawan Militerisme Indonesia”. Dengan visi dasar perjuangan politik AMP : “Membebaskan Negeri Papua Barat dari Segala Belenggu Penindasan Penjajahan Umat Manusia Dan Menciptakan Masyarakat Papua yang Berdaulat, Adil dan Sejahtera dengan Pembentukan Papua Barat sebagai Negara Merdeka”. Dan nilai-nilai dasar perjuangan politik AMP : HAM (Hak Menentukan Nasib Sendiri), Demokratis, Solidaritas, Kesetaraan, dan Swadaya.

Orientasi Perjuangan Organisasi Gerakan merupakan turunan awal dari Ideologi yang menjadi giroh atau semangat perjuangan dari setiap organisasi gerakan yang menginginkan sebuah perubahan social, ekonomi dan politik pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Pada posisi perjuangan politik yang dilakukan oleh AMP, orientasi perjuangan organisasi mengarah pada tujuan-tujuan organisasi yang diturunkan dalam Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP khususnya dalam Plat-Form dan Progam Politik AMP dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua.

Tujuan dari gerakan yang dilakukan oleh AMP adalah mencapai sebuah pengakuan hak menentukan nasib sendiri atau Self-Determination bagi Bangsa Papua yang termanipulasi oleh berbagai aspek ekonomi-politik bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua. Sejarah mengajarkan generasi Papua saat ini bahwa ada manipulasi sejarah atas aneksasi Papua Barat, maka perlu perjuangan kita dalam mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah pelurusan sejarah sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Rakyat Papua II, 29 Juni – 4 Juli 2000 di Port Numbay, Papua. Agenda-agenda politik tersebut, termasuk agenda Pelurusan Sejarah, pada dasarnya merupakan turunan dari Orientasi Gerakan yang akan lebih banyak kita dirumuskan dalam Plat-Form Politik dan Program Politik serta isyu-isyu politik lainnya yang lebih praksis dilakukan pada kampanya-kampanye politik atas maupun kerja-kerja politik bawah antara lain pengembangan basis, proses kaderisasi dan pendidikan politik lebih luas kepada massa Mahasiswa dan rakyat Papua secara keseluruhan.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua bebas dari cengkeraman Neo-Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional.

Secara lebih rinci penjelasan terhadap praksis Orientasi Gerakan AMP akan dibuat lebih khusus pada Strategi dan Taktik Perjuangan Organisasi kita, tetapi penjelasan lebih umum soal Orientasi Gerakan kita akan diuraikan secara singkat dalam beberapa pokok pikiran berikut:
I. Memperjuangkan Pembebasan Nasional Papua dari Cengkeraman Neo-Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme (Imperialisme) Internasional
Sejarah Papua adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari bangsa lain terutama Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat. Proses politik yang terjadi sebelum sebelum Pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah sebuah proses dimana kepentingan ideologi dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua. Adalah Blok Kapitalis (Barat) yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Sosialisme-Komunisme yang dimotori oleh Uni Soviet yang memiliki peran politik sangat besar atas bargaining politik bagi nasib politik Papua hari ini.

Disatu sisi Amerika memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahannya di Papua dan mendorong Belanda untuk menerima rancangan diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika, yaitu Elsworth Buncker yang melahirkan Dokumen Buncker dimana merancang gagasan politik penting soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Buncker lahirlah UN Resolution yang terkenal dengan the New York Agreement (NYA) dimana ditetapkan prinsip-prinsip teknis tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis dan sangat diskriminatif bagi Bangsa Papua.

Selain memainkan peran diplomasi politik dalam Blok Barat, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi atas akses-akses Sumber Daya Alam di Papua yang sangat kaya akan gas alam, deposit tambang, mineral, minyak bumi, hasil hutan, hasil laut, perkebunan dan beberapa sumber ekonomi lain yang sangat menguntungkan bagi kepentingan eksploitasi modal asing (Barat), terutama Amerika Serikat, di Papua. Sudah jelas kepentingan ekonomi tersebut, adalah Freeport McMoran Gold & Copper yang berbasis di New Orleans, salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat, yang dikemudian hari menjadi masalah bagi hak-hak politik Rakyat Papua. Akibat adanya intervensi politik AS terhadap Belanda mengakibatkan tidak berartinya dukungan politik Belanda atas penentuan nasib sendiri bangsa Papua dan juga dukungan AS atas klik dalam tubuh TNI-AD pada tahun 1965 – 1966 yang mematangkan kehadiran Regime Otoriter-Militeristik Orde Baru dibawah kepemimpinan Jendral Soeharto menyebabkan Papua hari ini menjadi daerah aneksasi dan menjadi ladang bagi kolonisasi ekonomi dan politik serta ladang pembantaian (killing field) kemanusiaan oleh Indonesia yang dikontrol secara penuh oleh Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok Kapitalis Barat.

Seperti diuraikan diatas, kehadiran Freeport Indonesia, sebagai contoh, di Papua adalah karena pertarungan kepentingan ekonomi-politik AS untuk menguasai ladang-ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua dengan kelompok kepentinga lain. Rancangan Kontrak Karya Generasi I (KK I) PT. Freeport Indonesia yang dibuat antara RI dan Amerika Serikat tanpa keterlibatan rakyat Papua pada tanggal 7 April 1967 adalah satu kenyataan politik dimana susungguhnya PEPERA 1969 sudah ada dalam rekayasa politik AS-Indonesia untuk menganeksasi Papua sebagai wilayah jajahan Indonesia. Secara logis, pelaksanaan Kontrak Karya sebelum adanya penentuan nasib sendiri secara demokratis oleh rakyat Papua adalah merupakan diskriminasi dan tindakan politik yang sangat tidak manusiawi oleh AS – Indonesia dan perlu mendapat tekanan politik dari gerakan Papua saat ini untuk melakukan Pepera ulang atau Referendum bagi Bangsa Papua.

Disisi lain, Blok Timur (Sosialisme/Komunisme) yang dimotori oleh Uni Soviet yang juga membuka front politik dengan gerakan kiri Indonesia dan memberi dukungan politik kepada Gerakan Kiri Indonesia (PKI) dalam makna perlawanan terhadap kepentingan Kapitalisme/Imperialisme di Indonesia ternyata berdampak sangat buruk dan telah menjadikan rakyat Papua sebagai korban sejarah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kedekatan Regime Soekarno dengan Uni Soviet dan China (Komunis) dan juga dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk memblokade kepentingan ekonomi-politik AS dkk diwilayah Pasifik telah menjadi tumbal sejarah bagi rakyat Papua yang menjadi korban kepentingan ideologis tersebut. Kritik terhadap gerakan kiri Internasional maupun Indonesia saat ini adalah kesalahan mereka dalam melihat posisi dan hak-hak demokratik rakyat Papua yang harusnya juga turut diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi kerakyatan diseluruh dunia.

Terlepas dari dua kepentingan idelogi yang telah menjadikan rakyat Papua sebagai korban sejarah, maka orientasi utama gerakan AMP dalam melihat peta politik Papua saat ini adalah dengan tetap menjadikan agenda Pelurusan Sejarah yang juga turut dirumuskan dalam Kongres Rakyat Papua II pada tahun 2000 sebagai salah satu Orientasi Gerakan AMP yang perlu dirumuskan secara lebih tepat dalam Stratak organisasi kita dan mengangkat isyu-isyu pelurusan Sejarah Papua dalam kampanye-kampanye politik yang kita lakukan baik di Indonesia maupun dunia Internasional, sebagai amunisi politik untuk menjalankan misi politik kita yaitu Perjuangan Pembebasan Nasional Papua.

Turunan Orientasi Perjuangan Pembebasan Nasional Papua dari Cengkeraman Neo-Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme / Imperialisme Internasional dalam bentuk program perjuangan AMP secara umum dapat kita simpulkan menjadi dua landasan programatik dengan satu target perubah yang harus diorganisir, yaitu:

A. Pelurusan Sejarah, dari proses politik sebelum dan setelah Pepera 1969 termasuk pelanggaran hak-hak demokratik rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri yang dipasung oleh kekuatan Neo-Kolonialis dan Imperialis.

B. Perlawanan terhadap Multi National Coorporation dengan acuan pada tindakan-tindakan politik pada masuknya modal asing di Papua dan proses eksploitasinya yang sarat pelanggaran HAM, perampasan hak ulayat Masyarakat Adat, perusakan Lingkungan Hidup dan bisnis militer yang melingkupinya.

C. Pengorganisiran Masyarakat Adat dan Buruh, Tani dan Pelajar/Mahasiswa.

READ MORE - II. Orientasi Gerakan Politik AMP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lorem

GERAKAN MASYARAKAT PAPUA's Fan Box

Coment

..........

Site Info

FlagCounter

free counters

Tutuarengge

About This Blog

Pengikut

About This Blog

  © Blogger template 'Froggy' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP